Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Komisi IX DPR: DKI Jakarta dan Fakfak Ajukan PSBB ke Kemenkes

Penentuan PSBB harus terkonfirmasi telah memenuhi berbagai syarat dan kondisi riil di lapangan, sesuai dengan Permenkes Nomor 9 tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).
Nindya Aldila
Nindya Aldila - Bisnis.com 05 April 2020  |  20:02 WIB
Sisi selatan Monas pada  Senin (9/3/2020) malam hari, kini dilengkapi plaza upacara setelah direvitalisasi. Kontraktor mengklaim pengerjaan telah rampung dan akan diserahterimakan dalam waktu dekat kepada Pemprov DKI Jakarta. JIBI - Bisnis/Aziz R
Sisi selatan Monas pada Senin (9/3/2020) malam hari, kini dilengkapi plaza upacara setelah direvitalisasi. Kontraktor mengklaim pengerjaan telah rampung dan akan diserahterimakan dalam waktu dekat kepada Pemprov DKI Jakarta. JIBI - Bisnis/Aziz R

Bisnis.com, JAKARTA – DKI Jakarta dan Fakfak dikabarkan tengah mengajukan status Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi IX DPR Melkiades Laka Lena saat dihubungi Bisnis, Minggu (5/4).

Dia mengatakan keputusan resminya masih menunggu dari Kementerian Kesehatan. 

“Info yang kami dapatkan dari teman di Papua Barat. Kalau DKI Jakarta berdasar berita media plus rilis Anies. Hari ini harusnya ada pembahasan Kementerian Kesehatan Gugus Tugas plus para ahli,” katanya saat dihubungi Bisnis, Minggu (5/4).

Dia mengatakan penentuan PSBB harus terkonfirmasi telah memenuhi berbagai syarat dan kondisi riil di lapangan, sesuai dengan Permenkes Nomor 9 tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Sesuai Permenkes surat masuk harus segera ditanggapi apa perlu ada perbaikan sesuai syarat Permenkes atau bisa langsung diterima atau ditolak.

“Kalau benar-benar memenuhi syarat, silakan. Kalau tidak harus dilengkapi secara cepat dan tepat susulan data lapangan sesuai Permenkes,” lanjutnya.

Dia menegaskan bahwa penetapan PSBB harus sejalan dengan persiapan jaring sosial, ekonomi, keamanan, dan berbagai faktor lainnya sehingga daerah tetap kondusif.

Setiap daerah harus menunjukkan data riil sehingga masuk keputusan diterima atau tidaknya PSBB objektif.

“Aspek keanehan terkait Covid-19 sesuai Permenkes harus disampaikan data apa adanya tentang jumlah kasus, sebaran penyakit, SDM dan fasilitas di sarana kesehatan,” katanya.

Permenkes No. 9/2020 menjadi pedoman bagi pemerintah daerah yang ingin melakukan pembatasan sosial berskala besar. Pemberian rekomendasi pembatasan sosial kepada daerah, akan dikeluarkan dua hari pascapengajuan permohonan.

Pelaksanaan PSBB harus berkoordinasi dengan instansi terkait termasuk aparat hukum. Menurutnya, PSBB tidak melarang aktivitas masyarakat, akan tetapi hanya memberikan pembatasan.

Pembatasan kegiatan meliputi libur sekolah kerja dan kegiatan keagamaan, kegiatan sosial budaya, kegiatan yang menggunakan sarana umum, hingga moda transportasi.


Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

Virus Corona Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB)
Editor : David Eka Issetiabudi

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!

BisnisRegional

To top