Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

Pekerjaan Apa yang Dikecualikan Saat PSBB Corona? Ini Rinciannya

Permenkes No.9/2020 menyebutkan bahwa ada beberapa sektor yang dikecualikan dari pemberlakuan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).
Asteria Desi Kartika Sari
Asteria Desi Kartika Sari - Bisnis.com 04 April 2020  |  21:50 WIB
Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto (kanan) berbincang dengan Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan (kiri) sebelum mengikuti rapat terbatas (ratas) di Istana Bogor, Jawa Barat, Selasa (4/2/2020). - ANTARA / Hafidz Mubarak A
Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto (kanan) berbincang dengan Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan (kiri) sebelum mengikuti rapat terbatas (ratas) di Istana Bogor, Jawa Barat, Selasa (4/2/2020). - ANTARA / Hafidz Mubarak A

Bisnis.com, JAKARTA - Peraturan Menteri Kesehatan RI No.9/2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 Covid-19 telah diterbitkan. Dalam beleid tersebut, ada beberapa sektor yang dikecualikan dari pemberlakuan kebijakan tersebut.

Dalam beleid tersebut dijelaskan bahwa pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dilakukan selama masa inkubasi terpanjang atau 14 hari. Jika masih terdapat bukti penyebaran berupa kasus baru, maka dapat diperpanjang dalam masa 14 hari sejak ditemukan kasus baru.

Pelaksanaan PSBB tersebut dilakukan dengan adanya peliburan sekolah atau pembatasan kegiatan semua lembaga pendidikan, pelatihan, penelitian, pembinaan dan lembaga sejenis dengan tetap dapat menjalankan proses pembelajaran melalui media yang paling efektif.

"Pengecualian peliburan sekolah bagi lembaga pendidikan, pelatihan, penelitian yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan," tulisnya dalam Permenkes tersebut dikutip Sabtu (4/4/2020).

PSBB juga dilakukan di beberapa tempat kerja atau peliburan tempat kerja. Adapun, yang dimaksud dari klausul tersebut yaitu pembatasan proses bekerja di tempat kerja dan menggantikannya dengan bekerja di rumah.

Pengecualian peliburan tempat kerja yakni bagi kantor atau instansi tertentu yang memberikan pelayanan terkait pertahanan dan keamanan, ketertiban umum, kebutuhan pangan, bahan bakar minyak dan gas, pelayanan kesehatan, perekonomian, keuangan, komunikasi, industri, ekspor, impor, distribusi,logistik, dan kebutuhan dasar lainnya.

Misalnya, kantor pemerintah di tingkat pusat dan daerah, BUMN/BUMD seperti kantor pemerintah yang terkait dengan aspek keamanan, Instansi Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan Polri

Untuk sektor keuangan seperti Bank Indonesia, perbankan dan lembaga keuangan lainnya. Sektor utilitas publik, termasuk bandar udara, pelabuhan, pusat distribusi dan logistik.

Selain itu, sektor pembangkit listrik dan unit transmisi, kantor pos, pemadam kebakaran, pusat informatika nasional, lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan negara, bea cukai di pelabuhan, bandara, dan perbatasan darat.

Selain itu, seperti karantina hewan, ikan, dan tumbuhan, kantor pajak, lembaga atau badan yang bertanggung jawab untuk pengelolaan manajemen bencana, unit pengoperasian dan pemeliharaan kebun binatang, dan unit pengelolaan panti asuhan.

"Kecuali TNI/Polri kantor tersebut harus bekerja dengan jumlah minimum karyawan dan tetap mengutamakan upaya pencegahan penyebaran penyakit sesuai protokol tempat kerja," tulisnya.

Begitu juga di perusahaan industri dan kegiatan industri, contohnya unit produksi obat, farmasi, perangkat media dan alat kesehatan. Selain itu unit manufaktur bahan makanan kemasan, hingga kegiatan pertanian bahan pokok dan hortikultira.

Lebih lanjut, perusahan komersial atau swasta seperti toko yang berhubungan dengan bahan pangan, perbankan, media cetak dan elektronik tetap bekerja dengan jumlah minimal karyawan atau tetap mengutamakan upaya pencegahan.

Sektor keagamaan, kegiatan keagamaan dilakukan di rumah dan dihadiri oleh keluarga terbatas, dengan menjaga jarak setiap orang. Semua tempat ibadah harus ditutup. 

Pengecualian kegiatan keagamaan dilaksanakan dengan pedoman pada peraturan perundang-undangan dan fatwa. Pemakaman orang meninggal bukan karena Covid-19 dengan jumlah orang yang hadir tidak lebih dari 20 orang.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

Virus Corona covid-19 Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB)
Editor : Fitri Sartina Dewi
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.
0 Komentar

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!

Foto

BisnisRegional

To top