Bisnis.com, JAKARTA -- Platform Change.org Indonesia meluncurkan petisi yang diisi oleh 10.000 responden dalam waktu 2 hari dengan hasil 42,8% responden masih menilai kebijakan pemerintah dalam mengatasi pandemi virus corona (COVID-19) belum efektif.
Dhenok Pratiwi, Manajer Kampanye Change.org Indonesia menjelaskan pada masa krisis seperti ini, data dan informasi sangat diperlukan sebagai bahan untuk merancang strategi penanggulangan virus yang sudah menjadi pandemik ini.
Change.org Indonesia pun meluncurkan survei persepsi publik untuk mengetahui bagaimana tingkah laku dan pengetahuan masyarakat terkait dengan penyebaran virus Corona.
"Selain itu survei ini juga bertujuan untuk mengetahui persepsi publik tentang upaya pemerintah dalam menangani krisis ini,” kata Dhenok, Rabu (1/4/2020).
Survei ini diikuti oleh 10.199 responden yang terdiri dari perempuan 55,6% dan laki-laki 44,4% dengan usia terbanyak 18-24 tahun sebanyak 29,7%.
Dhenok menjelaskan dalam survei ini, pemangku kepentingan terbagi menjadi pemerintah, presiden, menteri kesehatan, BNPB, dan kepala daerah seperti gubernur, bupati, dan walikota.
Sebanyak 42,8% responden menilai pemerintah kurang cepat dan kurang efektif dalam menangani penyebaran virus corona. Sekitar 33,2% menilai pemerintah sudah cukup dalam menanganinya.
Ada 16,4% yang menganggap pemerintah sangat mengecewakan dari awal. Hanya ada 5,6% yang menganggap sikap pemerintah membanggakan.
Sebanyak 36.3% responden menilai presiden kurang cepat dan kurang efektif dalam menangani penyebaran virus corona. Sekitar 32,3% menilai presiden sudah cukup dalam menanganinya.
Ada 18,1% yang menganggap presiden sangat mengecewakan dari awal. Hanya 10% yang menganggap sikap presiden membanggakan.
Di sisi lain, sebanyak 35,1% responden menilai menteri kesehatan kurang cepat dan kurang efektif dalam menangani penyebaran virus corona. Sekitar 26,5% menilai menteri kesehatan sangat mengecewakan dari awal. Ada 26,2% yang menganggap menteri kesehatan sudah cukup dalam menanganinya.
"Dan hanya 7% yang menganggap sikap menteri kesehatan membanggakan," kata Dhenok.
Sementara itu, sebanyak 43,6% responden menilai BNPB sudah cukup dalam menanganinya. Ada 32,6% yang menganggap BNPB kurang cepat dan kurang efektif dalam menangani penyebaran virus corona.
Sekitar 10,3% menilai BNPB membanggakan. Dan, hanya 4,2% yang menganggap sikap BNPB sangat mengecewakan dari awal.
Sebanyak 36,1% responden menilai kepala daerah tentu tidak sempurna, tapi sudah cukup rasanya. Ada 32,3% yang menganggap kepala daerah kurang cepat dan kurang efektif dalam menangani penyebaran virus corona. Sekitar 13,8% menganggap sikap kepala daerah sangat mengecewakan dari awal. Masih ada 12,5% yang menilai sikap kepala daerah membanggakan.
“Dari hasil tersebut terlihat bahwa responden survei lebih memberi penilaian positif terhadap kerja yang dilakukan oleh BNPB dan kepada daerah daripada presiden dan menteri kesehatan,” papar Dhenok.
Dhenok menyatakan survei ini menyatakan bahwa masih ada beberapa hal yang masih bisa ditingkatkan.
Peringkat pertama yang dipentingkan oleh para responden adalah perlindungan untuk tenaga medis harus ditingkatkan dengan persentase 76,8%.
Sebanyak 69,3% dari responden ingin agar pemerintah jangan meremehkan masalah seperti di awal. Sekitar 65,2% juga ingin tes virus corona lebih banyak, lebih sering, lebih mudah, dan lebih murah.
Sebanyak 58,2% berharap penegak hukum membubarkan keramaian umum. Ada 56,3% yang ingin pemerintah memberi subsidi pendapatan untuk rakyat kecil terdampak.
Sebanyak 46,2% jengah dengan acara-acara seremonial yang tidak penting dan berbahaya. Lockdown juga menjadi salah satu pilihan untuk 34,9% dari responden.
Dhenok berharap hasil survei ini dapat berguna untuk pengambil keputusan sebagai bahan dalam mengeluarkan kebijakan publik terkait dengan penanganan pandemi virus corona ini.
Penyebarluasan informasi mengenai virus corona juga penting karena berdasarkan survei ini, masyarakat yang kurang mengetahui atau mendapatkan informasi yang salah masih cukup banyak.
"Melalui survei ini juga kami ingin membantu pemerintah dan berperan untuk menyebarkan informasi yang akurat,” tutur Dhenok.
