BIsnis.com, JAKARTA - Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 menerangkan terdapat dua skema penyaluran alat pelindung diri (APD) ke sejumlah provinsi yang dibantu oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI). Paban IV/Operasi Dalam Negeri, Staf Operasi TNI, Aditya Nindra Pasha, menerangkan pertama APD tersebut akan didorong khususnya kepada daerah-daerah yang memiliki kesulitan transportasi.
“TNI sudah membantu untuk mendukung pelaksanaan pendistribusian ke wilayah di Provinsi Papua dan Papua Barat dan beberapa daerah yang berada di wilayah perbatasan,” kata Aditya saat memberi keterangan pers ihwal perndistribusian APD di Graha Badan Nasional Penanggulanan Bencana (BNPB), Jakarta, pada Jumat (27/3/2020).
Langkah itu diambil, Aditya menerangkan, untuk mempercepat pemenuhan APD yang ada di wilyah yang sulit, sehingga distribusi dapat segera diprioritaskan kepada wilayah-wilayah yang membutuhkan.
Selain itu, pada skema kedua, ia mengatakan ada juga proses yang dilaksakan oleh masing-masing provinsi. Ia mengimbuhkan setiap provinsi mengirimkan penghubung-penghubung dari wilayah untuk mengambil APD yang ada di Lanud Halim Perdanakusuma.
“Pengambilan itu dibantu oleh sejumlah alat angkut yang disipakan TNI yang berada atau berasal dari masing-masing wilayah,”jelasnya.
Dengan demikian, menurutnya, proses distribusi ini bisa dilaksankan dengan lebih cepat dan kebutuhan APD di setiap daerah dapat terpenuhi. Setelahnya, ia menambahkan, APD yang telah terdistribusi bakal diserahkan kepada gugus-gugus tugas daerah yg ada di setiap wilayah.
Baca Juga
“Tentunya mereka yang lebih mengerti bagaimana atau di mana wilayah-wilayah yang sangat membutuhkan, sehingga gugus tugas tersebut yang akan memprioritaskan distribusi APD,” ujarnya.
Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 mencatat hingga Jumat (27/3/2020) pagi, persediaan Alat Pelindung Diri (APD) yang ada di Lanud Halim Perdana Kusuma berjumlah 19.000. Sementara itu, hingga saat ini, sebanyak 151 ribu APD sudah terdistribusi ke sejumlah provinsi.
Kapusdatinkom BNPB, Agus Wibowo, menggarisbawahi 170 ribu APD itu seluruhnya dibeli oleh Gugus Tugas Percepatan Penangan Covid-19.
Pemerintah pusat meminta sebagian anggaran pemerintah daerah direalokasi untuk menggenjot upaya percepatan penanganan penyebaran virus corona (Covid-19).
Direktur Manajemen Penanggulangan Bencana dan Kebakaran Kementerian dalam Negeri, Safrizal Za, mengatakan sejumlah kegiatan yang tidak perlu di daerah dapat direalokasi untuk tindakan pencegahan dan mitigasi.
“Seperti belanja perjalanan dinas, termasuk juga belanja-belanja meeting atau belanja lainnya yang dikira belum diperlukan,” kata Safrizal saat memberi keterangan pers ihwal Arahan Presiden ke Pemerintah Daerah tentang Rencana Aksi terkait Penanganan Virus Corona Covid-19 di daerah, di Graha Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Jakarta, pada Rabu (25/3/2020).
Dia mengingatkan saat ini sedang dilakukan upaya physical distancing dengan demikian belanja perjalanan dinas dapat dialihkan menjadi belanja penanganan wabah corona. Selain itu, dia menerangkan, upaya penambahan kapasitas rumah sakit dan ruangan isolasi juga dapat dipergunakan dari anggaran realokasi tersebut.
“Termasuk juga belanja-belanja dalam rangka pencegahan, seperti pengadaan disinfektan, pengadaan alat pelindung diri, juga tindakan mitigasi maupun sosialisasi, mulai dari level provinsi, kabupaten, kota, kecamatan, Kelurahan, Desa sampai ke RT RW. Semuanya perlu digerakkan,” kata dia.
Pemerintah mencatat adanya penambahan 103 kasus baru pasien positif corona (Covid-19) di Indonesia. Sehingga total pasien terkonfirmasi Covid-19 menjadi 893 orang.
Juru Bicara pemerintah untuk penanganan Covid-19 Achmad Yurianto mengatakan data tersebut diperoleh hingga Kamis (26/3/2020) siang.
"Sehingga total pasien yang positif kini menjadi 893 orang," kata Yuri.
