Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Korut Akhirnya Minta Bantuan untuk Uji Covid-19

Korea Utara yang selama ini tidak diketahui apakah terdampak wabah virus Corona meminta bantuan untuk uji Covid-19.
Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un saat mengunjungi perkebunan Chunghung didampingi para stafnya, di Samjiyon, Korea Utara (10/7/2018)./KCNA
Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un saat mengunjungi perkebunan Chunghung didampingi para stafnya, di Samjiyon, Korea Utara (10/7/2018)./KCNA

Bisnis.com JAKARTA - Korea Utara yang selama ini tidak diketahui apakah terdampak wabah virus Corona meminta bantuan untuk uji Covid-19.

Korea Utara sejauh ini masih mengklaim nol kasus virus Corona, meski begitu negara yang dipimpin Kim Jong-un tersebut tengah meminta bantuan darurat untuk membantu pengadaan uji Covid-19.

Dikutip dari Bloomberg, Kamis (26/3/2020), salah satu sumber mengungkapkan permintaan ini telah disampaikan dalam beberapa pekan terakhir. Sebanyak 590 orang telah dites dan dinyatakan negatif. Mereka adalah orang yang datang dari luar negeri.

Namun para diplomat dan pakar satu pandangan bahwa mereka melihat gambaran yang berbeda.

Sejak Januari, Kim Jong-un telah menutup akses masuk ke Korea Utara sehingga jalur perdagangan dan pariwisata juga terhenti. Namun, hal itu dinilai tidak cukup untuk menghalau penyebaran virus Corona.

Jenderal Robert Abrams, Komandan Pasukan AS di Korea Selatan cukup yakin jika di Korut sudah ada kasus Covid-19. Indikasinya, dia menyebut soal berkurangnya aktivitas militer di Korut.

Korea Utara menaungi 40 persen populasi yang menderita kekurangan nutrisi dan penyakit rentan akibat sistem kesehatan yang buruk. Korea Utara terancam menghadapi risiko besar persebaran infeksi Covid-19 yang dapat menyebabkan kematian massal.

Aliansi Korut seperti Rusia mulai mengerahkan bantuan berupa alat kesehatan.

Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia Michelle Bachelet telah memperingatkan bahwa melanjutkan sanksi ekonomi terhadap negara termasuk Korea Utara, Iran, dan Venezuela dapat memiliki efek melemahkan sistem perawatan kesehatan dan hak asasi manusia.

"Pada saat genting seperti ini, baik untuk alasan kesehatan masyarakat global, dan untuk mendukung hak dan kehidupan jutaan orang, sanksi sektoral harus dikurangi atau ditangguhkan," kata Bachelet.

"Dalam konteks pandemi global, menghambat upaya medis di satu negara mempertinggi risiko bagi kita semua," tegas Bachelet.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Penulis : Nindya Aldila
Editor : Saeno
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper