Bisnis.com, JAKARTA—Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyatakan tidak setuju para anggota DPR dan keluarga mereka melakukan rapid test (tes cepat) virus Corona (Covid-19) pada 26-27 Maret 2020 di Rumah Jabatan Anggota DPR.
Karena itu, Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini, meminta rencana tersebut dibatalkan atau setidak-tidaknya diprioritaskan hanya untuk anggota yang terindikasi sakit dalam pemeriksaan awal. Sebelumnya, Sekjen DPR, Indra Iskandar, merencanakan kegiatan itu dari hasil kesimpulan Rapat Pengganti Badan Musyawarah (Bamus) DPR pekan lalu.
"Kami menerima informasi tersebut dan Fraksi PKS menyatakan sikap meminta Sekjen DPR membatalkan atau setidaknya diprioritaskan hanya untuk yang punya gejala sakit,” ujar Jazuli kepada wartawan, Senin (23/3/2020).
Dia mengatakan, tidak elok di tengah kondisi saat ini ketka rakyat membutuhkan tenaga medis, ada pengadaan rapid test khusus anggota DPR dan keluarga mereka.
Anggota Komisi I DPR tersebut meminta tidak ada perbedaan perlakuan antara anggota DPR dan kelurganya dengan masyarakat pada umumnya. Protokol kesehatan tentu diberlakukan di Komplek DPR baik di Kantor maupun Rumah Dinas, tapi untuk tes virus Corona cukup diprioritaskan kepada anggota yang memang terindikasi sakit.
“Anggota DPR dan keluarga yang mengalami gejala sakit tentu harus istirahat dan mengkarantina diri di rumah atau berkonsultasi dengan dokter atau rumah sakit,” katanya.
Dia menegaskan, pada intinya Fraksi PKS DPR tidak setuju jika diadakan tes corona kepada seluruh anggota DPR dan keluarganya. Seharusnya, setiap anggota DPR justru harus mengutamakan rakyat alih-alih diperlakukan istimewa dengan tes corona secara khusus.
Mereka harus hadir bersama rakyat dan memprioritaskan kebutuhan tenaga medis dan mereka yang terpapar langsung dalam menangani wabah ini.
“Jika ada indikasi atau gejala sakit anggota DPR dan keluarganya bisa berkonsultasi pada dokter dan merujuk rumah sakit secara mandiri sebagaimana msyarakat umumnya," kata Jazuli.
