Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

PKS Minta Rapid Test Corona untuk Anggota DPR dan Keluarga Dibatalkan

Menurutnya, tenaga medis untuk menangani wabah virus Corona yang ada sekarang lebih baik diprioritaskan untuk masyarakat umum. Kalau memang diperlukan, hanya memeriksa anggota DPR dan keluarganya yang terindikasi terinfeksi virus Corona.
John Andhi Oktaveri
John Andhi Oktaveri - Bisnis.com 23 Maret 2020  |  19:08 WIB
Petugas kesehatan memeriksa alat kesehatan di ruang IGD Rumah Sakit Darurat Penanganan COVID-19 Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta, Senin (23/3/2020). Rumah Sakit Darurat Penanganan COVID-19 Wisma Atlet Kemayoran itu siap digunakan untuk menangani 3.000 pasien. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A - Pool
Petugas kesehatan memeriksa alat kesehatan di ruang IGD Rumah Sakit Darurat Penanganan COVID-19 Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta, Senin (23/3/2020). Rumah Sakit Darurat Penanganan COVID-19 Wisma Atlet Kemayoran itu siap digunakan untuk menangani 3.000 pasien. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A - Pool

Bisnis.com, JAKARTA—Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyatakan tidak setuju para anggota DPR dan keluarga mereka melakukan rapid test (tes cepat) virus Corona (Covid-19) pada 26-27 Maret 2020 di Rumah Jabatan Anggota DPR.

Karena itu, Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini, meminta rencana tersebut dibatalkan atau setidak-tidaknya diprioritaskan hanya untuk anggota yang terindikasi sakit dalam pemeriksaan awal. Sebelumnya, Sekjen DPR, Indra Iskandar, merencanakan kegiatan itu dari hasil kesimpulan Rapat Pengganti Badan Musyawarah (Bamus) DPR pekan lalu.

"Kami menerima informasi tersebut dan Fraksi PKS menyatakan sikap meminta Sekjen DPR membatalkan atau setidaknya diprioritaskan hanya untuk yang punya gejala sakit,” ujar Jazuli kepada wartawan, Senin (23/3/2020).

Dia mengatakan, tidak elok di tengah kondisi saat ini ketka rakyat membutuhkan tenaga medis, ada pengadaan rapid test khusus anggota DPR dan keluarga mereka.

Anggota Komisi I DPR tersebut meminta tidak ada perbedaan perlakuan antara anggota DPR dan kelurganya dengan masyarakat pada umumnya. Protokol kesehatan tentu diberlakukan di Komplek DPR baik di Kantor maupun Rumah Dinas, tapi untuk tes virus Corona cukup diprioritaskan kepada anggota yang memang terindikasi sakit.

“Anggota DPR dan keluarga yang mengalami gejala sakit tentu harus istirahat dan mengkarantina diri di rumah atau berkonsultasi dengan dokter atau rumah sakit,” katanya.

Dia menegaskan, pada intinya Fraksi PKS DPR tidak setuju jika diadakan tes corona kepada seluruh anggota DPR dan keluarganya. Seharusnya, setiap anggota DPR justru harus mengutamakan rakyat alih-alih diperlakukan istimewa dengan tes corona secara khusus.

Mereka harus hadir bersama rakyat dan memprioritaskan kebutuhan tenaga medis dan mereka yang terpapar langsung dalam menangani wabah ini.

“Jika ada indikasi atau gejala sakit anggota DPR dan keluarganya bisa berkonsultasi pada dokter dan merujuk rumah sakit secara mandiri sebagaimana msyarakat umumnya," kata Jazuli.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

dpr Virus Corona covid-19
Editor : Andya Dhyaksa
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top