Potensi Lockdown Covid-19 Perlu Penanganan Teknis Serupa Banjir Jakarta

Bisnis.com, JAKARTA - Tiga tantangan mesti menjadi perhatian Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait potensi lockdown akibat pandemi infeksi Virus Corona (Covid-19).

Hal ini diungkap Peneliti The Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Rusli Abdullah kepada Bisnis.com, Rabu (18/3/2020).

Menurutnya, tiga tantangan tersebut antara lain, populasi yang tinggi, tingkat kepadatan penduduk, dan besarnya pekerja di sektor informal.

Oleh sebab itu, Rusli menekankan bahwa langkah awal yang harus dilakukan Pemprov DKI Jakarta untuk menghadapi potensi lockdown, yakni pemetaan secara rinci terkait daerah terdampak.

Hal ini merupakan landasan dalam rangka penerjunan personel untuk menjamin kebutuhan masyarakat, apabila lockdown nantinya resmi berlaku.

"Pemerintah harus memastikan mereka mendapatkan bantuan, pasokan bahan makanan, kalau bisa makanan yang sudah jadi," jelas Rusli.

Menurut Rusli, dalam hal pemenuhan kebutuhan makanan, pemerintah daerah tinggal melakukan penanganan teknis penyaluran. Sementara pasokan bahan makanan, sesuai regulasi yang ada, akan menjadi tanggung jawab pemerintah pusat.

"Pemprov DKI Jakarta harus mendata dulu, di tiap RT, siapa pedagang atau pekerja harian di tempat itu. Kemudian, membuat dapur umum yang memasok makanan setiap hari. Seperti ketika Banjir Jakarta kemarin, itu untuk kasus di kampung-kampung. Untuk menghindari mereka keluar dari kawasan," tambahnya.

Dalam hal ini, Rusli menilai bantuan langsung tunai untuk menjamin hajat hidup masyarakat yang bekerja di sektor informal, belum terlalu diperlukan.

Pasalnya, apabila diberikan bantuan tunai, maka masyarakat justru pergi berbelanja, "Padahal lockdown itu mewajibkan masyarakat tidak melakukan aktivitas sama sekali dan keluar dari kawasannya."

Selain itu, Rusli menjelaskan bahwa pemetaan kawasan secara terperinci akan sangat berguna apabila infeksi Covid-19 sudah memasuki daerah kumuh, dengan populasi dan kepadatan tinggi.

"Jadi ada perbedaan di tiap wilayah. Misalnya, RT yang ini, belum ada orang yang positif, maka boleh saling berinteraksi di wilayah kecil. Tapi kalau suatu RT misalnya, itu sudah terkontaminasi, warganya tidak boleh keluar rumah. Personel yang menjamin kebutuhannya," ungkap Rusli.

Dalam perkembangannya, menurut data terkini dari situs resmi corona.jakarta.go.id, telah ada 90 warga yang dinyatakan positif dan 311 yang masih menunggu hasil tes Covid-19. Sementara itu, orang dalam pemantauan (ODP) mencapai 862 orang, sedangkan pasien dalam pengawasan (PDP) mencapai 374 orang.

Sementara peta persebaran wilayah akumulasi PDP dan ODP di Ibu Kota menunjukkan Jakarta Selatan menjadi tempat dengan kasus terbesar, mencapai 281 orang, disusul Jakarta Utara (197 orang), Jakarta Timur (189 orang), Jakarta Pusat (180 orang), dan Jakarta Barat (136 orang).