Bisnis.com, JAKARTA - Pasar tengah menantikan paket kebijakan ekonomi yang rencananya akan dikeluarkan oleh Presiden Trump untuk mengatasi dampak ekonomi dari virus corona terhadap Negeri Paman Sam.
Berdasarkan jumpa pers, Senin (9/3/2020), Trump menuturkan pemerintah akan melakukan pemangkasan pajak penghasilan, terutama bagi pekerja dengan gaji per jam.
Selain itu, pemerintah AS juga akan memberikan kredit bagi pebisnis kecil, serta bekerja sama dengan maskapai dan kapal pesiar untuk mengatasi penyebaran virus corona. Selain itu, Gedung Putih akan mengundang bos Wall Street untuk bertemu dengan Trump minggu ini.
Dikutip dari USA Today, Menteri Keuangan Steven Mnuchin mengungkapkan AS memiliki ekonomi yang paling tangguh di dunia.
"Tetapi ada beberapa bagian ekonomi yang terdampak, terutama pekerja yang terpaksa dirumahkan, pekerja keras yang harus menjalani karantina di rumah dan mengurus keluarganya," ujar Mnuchin.
Dia berjanji pemerintah akan mengatasi hal tersebut dan memberikan dukungan bagi ekonomi AS.
Tidak hanya itu, pemerintah AS rencananya akan mengajukan aturan soal cuti sakit dengan pembayaran gaji (paid sick leave) ke kongres. Ketua Dewan Perwakilan AS Nancy Pelosi dan Pemimpin Minoritas Senat mengungkapkan dirinya mendukung pengajuan aturan cuti sakit tersebut untuk memberikan bantuan bagi pekerja yang terdampak dan penutupan sekolah-sekolah di AS.
Pemerintah AS akan membantu perusahaan yang memiliki utang dan memperlonggar sejumlah aturan yang bisa diambil cepat tanpa keputusan kongres. Dilansir oleh NBC News, salah satu opsi dalam daftar panjang pemerintah adalah pemotongan pajak yang pernah dilakukan pada era Presiden George W. Bush. Saat itu, warga AS juga menerima bantuan langsung tunai berupa cek yang dikirimkan melalui surat. Bantuan tersebut dimaksudkan untuk mendongkrak konsumsi.
Penasihat ekonomi Trump Larry Kudlow menilai stimulus ini tidak efektif. Jumat lalu, Trump menandatangani US$8,3 miliar paket darurat untuk membantu mengatasi dan memperlambat penyebaran virus corona. Paket tersebut termasuk dana untuk menjalankan riset dan pengembangan vaksin, serta dana pencegahan dan respons darurat.
