Bisnis.com, JAKARTA - Target desa-desa mandiri kepala daerah menjadi "gizi" utama pemda untuk mendukung percepatan kemajuan desa. Dari situ, roda sinergi daerah dan desa dapat berputar.
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar mengatakan meskipun berbagai sarana telah disediakan dari pusat sampai daerah, namun dilapangan tetap dibutuhkan pendampingan, guna mempraktikkan isi sarana menjadi rencana pembangunan.
Dia mengatakan kunci penting untuk mengarahkan pembangunan desa adalah Indeks Desa Membangun (IDM) yang membeberkan kelebihan maupun kekurangan potensi masing-masing desa. Faktor lainnya adalah kesempatan kerja, pendapatan perkapita, kemiskinan warga, dan ketimpangan desa.
Untuk kepentingan itu, menurutnya tiap desa, kecamatan, kabupaten, dan provinsi telah memiliki akun idm.kemendesa.go.id. Pemerintah desa bersama pendamping lokal desa bersama-sama mengisi profil desa, sehingga setiap tahun diketahui perubahan potensi dan masalah desa.
"Algoritma yang disusun Kementerian Desa PDTT telah otomatis mengolah data menjadi rekomendasi pembangunan desa. Inilah sumber penyusunan kegiatan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) tahun berikutnya," kata Abdul dalam telekonferensi dengan pemerintah daerah dan desa, Senin (9/3/2020).
Menurutnya,dengan mengambil data pengeluaran pada APBDes tiap kabupaten, algoritma serupa juga menyajikan rata-rata pengeluaran untuk kegiatan serupa pada kabupaten yang sama. "Ini bisa meginspirasi nilai kegiatan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Di lapangan, menurut catatan Kemendes PDTT ternyata informasi tentang kemudahan tersebut belum menyebar," lanjutnya.
Baca Juga
Kendati begitu, pemerintah daerah yang kreatif kemudian membentuk forum komunikasi antara Pemda dan pemerntah desa. Selanjutnya, dibentuk pendampingan yang intensif, seperti coaching clinic di Majalengka, untuk menginternalisasikan IDM sebagai basis perencanan pembangunan desa.
Kegiatannya berupa pertemuan rutin pemda dengan kades, sekdes, operator komputer, bendahara desa. Dalam pertemuan tersebut aparat pemda dan pendamping di kabupaten menjelaskan kondisi tiap desa sesuai dengan profil desa mutakhir. Kemudian, ditunjukkan hasil IDM, agar perencanaan desa menjadi lebih terstruktur.
Di desa, pemerintah desa bersama Badan Permusyawaratan Desa, dan dukungan pendamping mempraktikkan menjadi dokumen perencanaan, yaitu RPJMDes, RKPDes, dan APBDes.Forum koordinasi antara pemda dan pemdes berfungsi terutama memastikan dokumen-dokumen perencanaan diketok tepat waktu.
Selain itu, lanjutnya, kesulitan-kesulitan di lapangan segera saling diinformasikan, sehingga segera pula diselesaikan. Tindakan pemda dibutuhkan manakala permasalahan berada di luar lingkup desa, misalnya berkaitan dengan program dinas-dinas pemda.
Pembangunan Desa Didukung Akademisi
Praktik pembangunan desa di lapangan secara sistematis didukung akademisi. Dia menjelaskan Universitas Majalengka melakukannya, dengan cara akademisi masuk ke desa, maupun melatihan perangkat desa ke kampus.
Yang juga menarik, arah pembangunan desa mulai bergeser kepada pemberdayaan masyarakat, terutama dengan mengembangkan Bumdes. Di Kota Pariaman, Bumdes dikembangkan lebih luas.
"Ini ditunjukkan oleh pengembangan Bumdes untuk meningkatkan kesempatan kerja masyarakat desa, sekaligus menyadari peluang keuntungannya untuk pendapatan asli desa (PADes) guna melayani golongan terpinggirkan di desa," jelasnya.
Kementerian Desa PDTT mencatat 48.591 Bumdes di seluruh Indonesia. Bumdes harus melakukan registrasi ulang ke dalam aplikasi android Bumdes yang disusun Kementerian. Saat ini sebanyak 20.445 Bumdes telah teregistrasi.
Melalui aplikasi ini Bumdes mudah mencatat transaksi, sehingga berbagai jenis pembukuan dan neraca bisa disusun secara otomatis. Hasil pembukuan bulanan menjadi bahan untuk mendapatkan kredit perbankan maupun basis kerja sama dengan swasta.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
