Bisnis.com, JAKARTA - Sekitar seribuan demonstran yang menyatakan penolakan terhadap omnibus law Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja akan berkumpul di Gejayan, Yogyakarta, Senin (9/3/20200 siang untuk menyuarakan tuntutannya melawan aturan sapu jagat itu hari ini.
Pengunjuk rasa yang bergabung dalam Aliansi Rakyat Bergerak ini mengumpulkan massa yang datang dari berbagai latar belakang. Ada mahasiswa, buruh, aktivis lingkungan, jurnalis, dosen, dan musisi.
Mereka memberi nama aksi itu rapat rakyat parlemen jalanan #GejayanMemanggil #GagalkanOmnibusLaw. Bahkan, tanda pagar (tagar) #GejayanMemanggilLagi menjadi trending topik medis sosial Twitter Indonesia paga ini.
Jangan lupa hari ini, penuhi Gejayan#gejayanmemanggil#GejayanMemanggilLagi#GagalkanOmnibusLaw pic.twitter.com/rC2NsK8aDi
— KA_RIN (@karina_wahyu05) March 9, 2020
"Gerakan kolektif melawan penindasan," begitu kata Humas Aliansi Rakyat Bergerak, Kontra Tirano, Senin, (9/3/2020).
Mereka yang bergabung dalam aksi tersebut diantaranya adalah mahasiswa Universitas Gadjah Mada, Universitas Negeri Yogyakarta, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Universitas Sanata Dharma, Universitas Kristen Duta Wacana, Universitas Ahmad Dahlan, Universitas Widya Mataram, dan BEM Sekolah Tinggi Multimedia MMTC Yogyakarta.
Perwakilan kampus-kampus tersebut membuat poster-poster yang isinya menyatakan turun ke jalan. Gambar-gambar berlatar unjuk rasa itu beredar di WhatsApp.
Baca Juga
Kontra pun mengatakan, Aliansi Rakyat Bergerak tak sekadar menggelar aksi unjuk rasa. Mereka telah membaca omnibus law dan membuat segepok kajian.
Dari hasil kajian yang dilakukan bersama, pasal-pasal dalam omnibus law dinilai berbahaya untuk buruh, mengancam kelestarian lingkungan, mengancam kesejahteraan buruh perempuan, dan mengintervensi pers.
Bismillah...#GejayanMemanggilLagi pic.twitter.com/Rl5w5S3JwT
— pecandukopi (@saatsandekala) March 9, 2020
"Kami bahas lewat konsolidasi dengan berbagai jaringan," kata Kontra sambil menyatakan bahwa gerakan bersama ini punya landasan dan konsep sebagai pijakan untuk mengkritik pemerintah.
Mereka menunjukkan kajian setebal 104 halaman dalam bentuk pdf. Misalnya tinjauan omnibus law dari perspektif ekonomi politik, ketenagakerjaan, pertanian dan persaingan usaha, pendidikan, investasi, kegiatan berusaha, dan tata ruang.
