Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Polemik Corona: Kemampuan Komunikasi Publik Pejabat Dinilai Rendah

Rendahnya kemampuan komunikasi publik pejabat yang berwenang turut menambah kisruh isu virus Corona yang seharusnya bisa diminimalisir.
Presiden Joko Widodo (kiri) dan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto menyatakan dua orang WNI positif Covid-19 di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (2/3/2020). Biro Pers Sekretariat Presiden
Presiden Joko Widodo (kiri) dan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto menyatakan dua orang WNI positif Covid-19 di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (2/3/2020). Biro Pers Sekretariat Presiden

Bisnis.com, JAKARTA - Rendahnya kemampuan komunikasi publik pejabat yang berwenang turut menambah kisruh isu virus Corona yang seharusnya bisa diminimalisir.

Demikian dikemukakan oleh pengamat komunikasi politik, Nyarwi ahmad dari Univeritas Gadjah Mada dalam diskusi bertajuk MPR Rumah Kebangsaan di Gedung DPR, Jumat (6/3/2020).

Turut menjadi nara sumber dalam diskusi itu Wakil Ketua MPR, Jazilul Fawaid dan Anggota MPR Saifullah Tamliha.

Menurut Nyarwi, simpang-siur soal informasi virus Corona adalah akibat krisis manajemen komunikasi. Karena itulah pemerintah sudah seharusnya melakukan penataan komunikasi publik terutama oleh pejabat yang terkait dengan kasus virus Corona seperti Kementerian Kesehatan dan para kepala daerah.

Menurutnya, dalam manajemen komunuiasi publik, sebaiknya informasi berasal dari satu puintu sehingga tidak menimbulkan kesalahan persepsi di kalangan pejabat publik yang berwenang.

Sebagai Negara Kesatuan, presiden bisa menerapkan sistem informasi satu pintu khusus untuk kasus virus Corona.

Dia mengatakan sebagai bentuk perwakilan dari lembaga presiden, seharusnya Kepala Staf Presiden (KSP) bisa menjadi sumber informasi rujukan dengan ortoritas yang kuat.

Dari satu sumber informasi itu, lembaga yang berada dibawahnya bisa meneruskan informasi ke publik termasuk oleh para kepala daerah.

“Seharusnya KSP lebih proaktif untuk menjadi sumber informasi kalau sudah menyangkut krisis nasional. Negara Kesatun harusunya punya otoritas yang kuat untuk KSP sebagai juru bicara,” ujarnya dalam diskusi tersebut.

Sementara itu, Wakil Ketua MPR Jazilul Fawaid mengatakan simpang-siur informasi terkait isu Corona telah menjadi krisis tersendiri karena rendahnya kepercayaan publik pada pemerintah.

Padahal, dampak isu virus Corona tersebut akan berbahaya terhadap perekonomian negara karena menyangkut soal kepercayaan. Dia mengkhawatirkan para pemodal akan melarikan modalnya ke luar negeri karena rendahnya kepercayaan.

Akibatnya, ekonomi nasional akan terpukul yang ditandai dengan kian merosotnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat.

Dia juga menyayangkan sejumlah kepala daerah mengambil inisiatif sendiri tanda berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan untuk menangani masalah virus Corona. Akibatnya banyak terjadi salah persepsi di tengah masyarakat sehingga menimbulkan krisis.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Editor : Sutarno
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper