Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

Wapres Dukung Peralihan ke TV Digital

Kendati demikian, proses transformasi ini masih mengalami kendala dalam implementasinya sehubungan dengan belum selesainya revisi Undang-Undang Penyiaran di DPR.
Nindya Aldila
Nindya Aldila - Bisnis.com 03 Maret 2020  |  08:23 WIB
 Wapres Maruf Amin (tengah) menerima laporan saat meninjau Stasiun Kereta Api Serang di Serang, Banten, Kamis (30/1/2020). Peninjauan dilakukan dalam rangka persiapan langkah elektrifikasi untuk memperluas layanan kereta api listrik (KRL) Commuter Line hingga Kota Serang serta revitalisasi rel kereta Rangkasbitung - Labuan. - Antara
Wapres Maruf Amin (tengah) menerima laporan saat meninjau Stasiun Kereta Api Serang di Serang, Banten, Kamis (30/1/2020). Peninjauan dilakukan dalam rangka persiapan langkah elektrifikasi untuk memperluas layanan kereta api listrik (KRL) Commuter Line hingga Kota Serang serta revitalisasi rel kereta Rangkasbitung - Labuan. - Antara

Bisnis.com JAKARTA - Wakil Presiden Ma’ruf Amin berkomitmen untuk mendorong proses transformasi digital khususnya peralihan dari TV analog ke digital.

Hal tersebut disampaikannya saat menerima Ketua Umum Asosiasi Televisi Siaran Digital Indonesia (ATSDI), Eris Munandar, beserta jajaran di Kantor Wakil Presiden Jalan Merdeka Utara, Jakarta, Senin (2/03/2020).

“Pemerintah akan terus mendorong transformasi digital agar dapat menjangkau seluruh pelosok tanah air,” terangnya seperti dikutip dari siaran pers, Selasa (3/3).

Lebih lanjut, Wapres mengungkapkan bahwa proses transformasi ini masih mengalami kendala dalam implementasinya sehubungan dengan belum selesainya revisi Undang-Undang Penyiaran di DPR. Pasalnya, undang-undang inilah yang mengatur prinsip-prinsip penyelenggaraan penyiaran yang berlaku di Indonesia.

“Pemerintah terus mengupayakan agar proses ini segera terealisi. Namun terkendala dengan revisi Undang-Undang Penyiaran yang belum selesai. Oleh karena itu terdapat substansi RUU ini yang akan masuk dalam Omnibus Law Cipta Karya”, tuturnya.

Pada kesempatan yang sama, Wapres juga mengingatkan hal lain yang tidak kalah penting dalam menata penyelenggaraan penyiaran, yakni pengawasan. “Penguatan lembaga pengawal penyiaran, yaitu Komisi Penyiaran juga akan kita lakukan. KPI akan diperluas perannya hingga ke TV digital,” pungkas Wapres Ma'ruf Amin.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

tv digital Ma'ruf Amin
Editor : Hadijah Alaydrus
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.
0 Komentar

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top