Bisnis.com, JAKARTA - Perebutan kekuasaan yang berlangsung lama di Malaysia kembali memuncak kemarin setelah Perdana Menteri Mahathir Mohamad mengajukan pengunduran dirinya.
Pada saat yang sama, partainya keluar dari koalisi yang berkuasa. Raja menerima pengunduran diri itu, membubarkan kabinet dan menunjuk Mahathir sebagai perdana menteri sementara sampai pemimpin baru terpilih.
Dilansir Bloomberg, Selasa (25/2/2020), keputusan mengundurkan diri ini merupakan sebuah kejutan dalam persaingan selama beberapa dekade antara Mahathir dan Anwar Ibrahim. Perseteruan di antara keduanya terjadi pada 1990an, ketika Anwar diusir dari kabinet Mahathir dan ditangkap karena sodomi.
Munculnya kembali ketidakstabilan politik memukul investor dan mengancam ekonomi pada saat epidemi global coronavirus dan perang perdagangan tengah menghambat pertumbuhan Malaysia. Kemarin, indeks saham acuan Malaysia memasuki tren penurunan untuk pertama kalinya dalam 12 tahun, sementara ringgit merosot ke level terendah dalam hampir enam bulan.
Hingga saat ini, belum ada kejelasan apakah Mahathir akan membentuk pemerintahan baru dengan partai-partai politik lainnya atau apakah Anwar akan mempertahankan anggota parlemen yang cukup untuk memimpin pemerintah, atau apakah pemilihan baru akan berlangsung.
Di lain sisi, wakil Anwar dan sekaligus rivalnya untuk menggantikan Mahathir, Azmin Ali memutuskan meninggalkan partainya bersama 10 anggota parlemen untuk membentuk blok independen. Azmin mengatakan pihaknya akan menggagalkan komplotan yang berniat menggulingkan Mahathir, perdana menteri berusia 94 tahun itu.
Profesor di Universitas John Cabot Bridget Welsh yang sering menulis tentang politik Malaysia mengatakan Mahathir memiliki lebih banyak kekuatan untuk menentukan siapa yang akan bergabung dengan pemerintah berikutnya setelah pergulatan ini berakhir.
"Mahathir memiliki kekuatan untuk menunjukkan bahwa dia dapat membentuk pemerintahan yang stabil dengan jumlah tersebut. Kalau tidak, kemungkinan akan ada pemilihan kembali," kata Welsh.
Drama itu telah dibangun selama berbulan-bulan karena Mahathir menolak menetapkan tanggal pasti untuk menyerahkan kekuasaan kepada Anwar. Dua saingan lama itu telah bergandengan tangan menjelang pemilihan umum pada 2018 untuk menggulingkan koalisi yang telah memerintah Malaysia selama enam dekade.
Ketika mengambil alih kekuasaan, pemerintahan Mahathir berusaha untuk mengantarkan era baru yang menegakkan transparansi. Hal ini menandai kemenangan langka untuk demokrasi dan keterbukaan di Asia. Kemenangan itu juga menuntut Mantan Perdana Menteri Najib Razak mundur karena korupsi dalam skandal 1MDB.
Hasil dari perebutan kekuasaan dapat menentukan apakah Malaysia terus bergerak ke arah kebijakan yang memperlakukan semua ras secara setara, atau kembali ke model perlakuan istimewa kepada orang Melayu dan kelompok pribumi yang menguasai hampir 70 persen populasi.
Kebijakan-kebijakan itu telah mendorong banyak masyarakat etnis Tionghoa dan India yang berpendidikan untuk mencari pekerjaan di luar negeri.
"Ini belum pernah terjadi sebelumnya di Malaysia. Apa yang kita miliki sekarang adalah permainan politik untuk mendatangkan pemerintahan Melayu yang lebih kuat, dan itulah intinya. Sebelumnya oposisi menuduh pemerintah terlalu banyak di bawah kendali China," kata James Chin, seorang akademisi dan analis politik Malaysia yang mengepalai Institut Asia di Universitas Tasmania.
Ketegangan memuncak selama akhir pekan. Pada Jumat pekan lalu, koalisi yang berkuasa mengumumkan bahwa dengan suara bulat disepakati Mahathir akan tetap berkuasa melalui pertemuan Kerjasama Ekonomi Asia-Pasifik tahun ini, dan mempertahankan wewenang untuk memutuskan apakah akan mundur sama sekali.
Pada Minggu, 23 Februari 2020, keruwetan itu tampaknya terurai. Anwar membenarkan bahwa beberapa anggota partainya bekerja dengan kubu Mahathir untuk membentuk pemerintahan baru, dan mereka telah bertemu dengan raja.
Kubu tersebut termasuk Azmin itu, saingan Anwar, menjadi tuan rumah bagi anggota partai lama Najib, Organisasi Nasional Melayu Bersatu atau UMNO; Partai Islam Pan-Malaysia, atau PAS; dan Partai Mahathir, Bersatu.
Azmin memicu pergolakan politik karena kesal dengan keputusan politik, dimana Anwar lah yang akhirnya akan menggantikan Mahathir. Pada Senin kemarin, kelompok tersebut membantah tuduhan pengkhianatan dan justru menyalahkan Anwar.
"Mereka yang mencoba untuk menjatuhkan perdana menteri di tengah masa hukuman adalah pengkhianat nyata karena mereka memprioritaskan agenda untuk mengambil kekuasaan perdana menteri," kata kubu Azmin dalam sebuah pernyataan Senin malam.
Pada Selasa pagi, masih belum jelas pihak mana yang akan memerintahkan 112 dari 222 anggota parlemen yang dibutuhkan untuk mayoritas.
Bahkan sebelum putaran terakhir ini, retorika politik Malaysia telah menjadi semakin terpecah belah, dengan UMNO memainkan sentimen rasial dan menuduh koalisi Pakatan Harapan yang berkuasa melemahkan hak-hak Melayu.
Sebuah koalisi yang menyatukan partai Bersatu Mahathir dengan UMNO dan PAS akan mencakup partai-partai kunci yang mewakili etnis Melayu di bawah satu atap, meninggalkan Partai Keadilan Rakyat Anwar dan Partai Aksi Demokrasi Rakyat etnis-China yang didominasi etnis untuk mewakili platform yang dipimpin multikultural.
Baik Anwar dan Menteri Keuangan Lim Guan Eng mengatakan Mahathir meyakinkan mereka bahwa dia tidak akan bekerja dengan UMNO. Beberapa partai politik lain dalam koalisi, termasuk DAP, mengatakan mereka akan terus mendukung Mahathir.
"Cukup jelas sejauh ini. Itu adalah pertemuan yang sangat baik dan saya tersentuh dengan sikapnya untuk tidak tunduk pada kelompok yang ingin merebut kekuasaan tanpa menetapkan agenda perubahan," kata Anwar kepada wartawan setelah bertemu dengan Mahathir.
