Bisnis.com, JAKARTA - Salah satu cara mengungkap mega skandal PTJiwasraya yang merugikan keuangan negara hingga Rp13,7 triliun adalah dengan menjadikan tersangka Direktur Utama PT Hanson International Tbk Benny Tjokrosaputro (Bentjok) menjadi whistle blower.
Demikian dikemukakan oleh Anggota Komisi III DPR Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Dimyati Natakusumah terkait kasus jasa asuransi tersebut. Dimyati berharap Benny bisa bersuara dan mengngkap lebih kasus itu secara keseluruhan.
Menurut Dimyati, kasus Jiwasraya merupakan skandal yang sangat besar sehingga tidak mungkin yang bermain di dalamnya hanya satu atau dua orang. Karena itu untuk mengungkapnya, bisa ditelusuri dari waktu perjalanan (time schedule) kasus ini berlangsung.
"Coba saja dilihat time schedule-nya. Di zaman era lalu atau sekarang atau sedang? Nanti akan kelihatan zaman dulu sudah berapa? Ini kan skandal dimana yang yang disikat besar dan akan terlihat siapa pemainnya," kata Dimyati, Selasa (25/2/2020).
Dia mengatakan permainan korupsi besar biasanya melibatkan banyak ‘kaki’. Pemainnya bisa empat hingga lima kaki, termasuk kaki birokrasi.
"Tidak mungkin tanpa direksi, komisaris, eksekutif, legislatif. Enggak mungkin Bentjok itu bermain sendirian. Nah kita mau buka selebar-lebarnya, karena ini merusak negara," tuturnya.
"Kaki kedua adalah kelompok white collar crime. Siapa yang mendadak kaya? Ada apa dan siapa brokernya?" katanya mempertanyakan.
Kelompok ketiga adalah oknum penegak hukum. Menurutnya, jika penegak hukum berani tegas dan kuat maka tidak mungkin skandal seperti ini terjadi karena semua orang pasti akan takut melakukan penyimpangan.
"Kalau sistemnya bagus enggak mungkin berani," katanya. Sedangkan kaki berikutnya yakni oknum pengawas dan auditor.
"Sekarang dibuka saja siapa pegang uangnya, siapa yang mencatatnya maka oleh sebab itu perlu dibuat Panitia Khusus di DPR. Kalau tidak disepakati maka gak bisa terwujud, ungkapnya.
Menurut Dimyati, pembentukan Pansus akan lebih efektif karena di dalamnya ada sisi keuangan dari Komisi XI, ada yang terkait BUMN, maupun hukum yang menjadi satu dalam Pansus.
Sementara itu anggota PDIP Darmadi Durianto mengatakan pembentukan Pansus bakal sulit terwujud secara politik. Pasalnya, hanya PKS dan Partai Demokrat yang jumlahnya 104 orang yang mendukung, sementara fraksi lainnya hanya menginginkan dibentuk Panitia Kerja (Panja).
Karena itu, dirinya optimistis dengan Panja kasus itu bisa diungkap seuai dengan tujuan semula.
