Jokowi Rela Namanya Dicatut demi Percepat Realisasi Investasi

Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyampaikan bahwa namanya sering digunakan oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia, namun dirinya tak mempersoalkan asal hal ini dapat mempercepat realisasi investasi. 

“Untuk menyelesaikan persoalan yang ada, nggak apa-apa. Gunakan nama saya, tapi untuk sebuah kebaikan, sebuah percepatan proses,” kata Jokowi dalam Rapat Koordinasi Investasi 2020 di Jakarta, Kamis (20/2/2020).

Saat ini, Jokowi mencatat investasi mangkrak senilai Rp708 triliun. Selain itu, terdapat pula potensi arus modal masuk senilai Rp1.600 triliun. 

Angka tersebut apabila diurus dengan baik akan menciptakan banyak lapangan pekerjaan. Selain itu, hal ini akan meningkatkan jumlah uang beredar di daerah penanaman modal yang pada akhirnya dapat mengerek pertumbuhan ekonomi nasional. 

Jokowi meminta kepada jajaran BKPM untuk melayani semua investor, baik kecil maupun besar.

“Mungkin mereka punya karyawan dua, itu juga investor. Yang punya 100, 200 karyawan juga itu investor menengah. Layani dengan baik,” kata Jokowi. 

Sementara itu, menurut Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia masih ada kepala daerah yang belum menjalankan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 2019 tentang Percepatan Kemudahan Berusaha. Padahal, menurutnya, inpres tersebut bertujuan untuk memudahkan investasi di Indonesia karena melimpahkan kewenangan yang semula dari kementerian lembaga menjadi kepada BKPM.

Pelimpahan kewenangan tersebut meliputi seluruh izin dapat dikeluarkan BKPM, termasuk insentif fiskal, tax holiday, tax allowance, maupun pajak impor dan barang modal. 

Adapun pada tahun ini, BKPM menargetkan realiasasi investasi penanaman modal dalam negeri (PMDN) dan penanaman modal asing (PMA) sebesar Rp886,3 triliun atau naik 9,6 persen dibandingkan dengan tahun lalu. Selanjutnya, sepanjang periode 2020-2024 BKPM membidik rata-rata pertumbuhan investasi sebesar 11,7 persen secara tahunan.

BKPM juga masih memiliki pekerjaan rumah untuk menyelesaikan permasalah 21 proyek mangkrak. Seluruhnya memiliki nilai investasi sebesar Rp708 triliun. 

Menurut Kepala BKPM Bahlil, Rp180 triliun di antaranya telah berhasil difasilitasi penyelesaian permasalahannya. Sebagian besar permasalahan realisasi investasi terjadi di daerah.