Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mendukung penerapan transaksi nontunai di kalangan pemerintah daerah. Transaksi nontunai secara tidak langsung mendukung gerakan antikorupsi.
"Sadar atau tidak, gerakan ini merupakan bagian dari gerakan antikorupsi, karena kita membuat system, sehingga penyalahgunaan keuangan dapat diperkecil," ujarnya dalam keteragan resmi, Kamis (13/2/2020).
Tito berpendapat transaksi nontunai akan menguntungkan semua pihak baik pemerintah pusat maupun daerah dan terutama masyarakat. Ke depan, katanya, anggaran dari pemerintah pusat dan dana pendapatan asli tiap daerah dapat digunakan secara efektif dan efisien.
Menurut Tito salah satu kunci efektif dan efisien adalah mekanisme penggunaan dan pengawasan agar tidak terjadi kebocoran. Jika terjadi kebocoran, maka penggunaan dana tidak maksimal.
"Salah satu upayanya dengan banking system agar semua transaksi bisa di-trace," paparnya.
Tito menambahkan akses perbankan yang digunakan di daerah juga harus memadai sehingga pemerintah daerah mendapatkan kemudahan bertransaksi. Masalah teknis seperti tidak adanya bank tertentu di daerah juga harus dipikirkan.
Baca Juga
"Jangan sampai dia mau mengambil uang di bank yang bersangkutan tetapi bank itu tidak ada, yang ada bank lain. Nah, ini masalah-masalah teknis yang perlu dibicarakan oleh tim teknis, sehingga tidak mempersulit pemerintah daerah sampai kepala desa," tambahnya.
