Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah mengakui penanggulangan kemiskinan dan stunting masih tidak tepat sasaran. Penyelarasan data diyakini akan mengurangi masalah tersebut.
Pemerintah menargetkan penurunan angka kemiskinan menjadi 6,5 persen dan stunting menjadi 14 persen pada 2024. Semakin turun angka persentase, maka semakin sedikit masyarakat miskin dan stunting.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan permasalahan data dinilai sebagai kendala dalam penanganan kasus kemiskinan dan stunting.
"Satu data Indonesia itu terutama data kemiskinan, stunting. Maka kita akan bisa menyelesaikan masalah lebih sistemik, targetnya juga lebih terukur dan seterusnya," katanya di Sekretariat Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), Grand Kebon Sirih, Jakarta, Selasa (11/2/2020).
Data tersebut nantinya akan dibentuk secara regional hingga ke tingkatan lokal mulai dari provinsi, kabupaten/kota, hingga di tingkat kecamatan dan desa.
Dia menilai untuk singkronisasi data tidak cukup melakukan Badan Pusat Statistik. Dia menyebut data BPS bersifat generik sehingga perlu diperdetil lagi. Pun demikian BPS tetap pihak yang ditunjuk untuk memutakhirkan data yang ada.
"Pemutakhiran data tetap dari BPS, kemudian data kemiskinan kan di Kemensos, sehingga nanti kemensos-lah yang harus selalu mengupdate, memutakhirkan data, dan itu memang harus terus menerus," ujarnya.
Muhadjir menuturkan, rumah tangga miskin di Indonesia mencapai 9,4 persen dari 157 juta. Artinya 116 ribu keluarga masih termasuk rumah tangga miskin berdasarkan data per September 2019. Jika dirinci, hampir 5 juta jiwa masuk dalam rumah tangga miskin.
"Itulah yang semestinya menjadi sasaran utama nanti. Dan itu menyebar, tidak berada di kantong-kantong tertentu, tapi memang ada wilayah tertentu yang punya konsentrasi dan itu yang akan kita petakan," terangnya.
Menteri Sosial Juliari menyebut data terpadu itu akan diperbarui setiap tiga bulan sekali. Perbaruan data tersebut dimulai dari tingkat bawah hingga nasional.
"Jadi memang di rapat kami minta bantuan kerja sama dari Pak Mendagri, agar Pak Mendagri bisa langsung berinteraksi dengan kepala daerah khususnya di tingkat dua, karena masih banyak juga daerah yang memang tidak rajin update data. Tapi kita lakukan update data terus, ditambah tahun ini juga ada survei atau sensus penduduk," ujar Juliari.
Baca Juga
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
