Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

Kasus Semanggi I dan Semanggi II Bukan Pelanggaran HAM, Ketua Komisi III : Itu Kewenangan Yudikatif

Kasus Semanggi I dan Semanggi II terjadi pada medio 1998—1999 ketika mahasiswa bergerak menuntut mundurnya Presiden Soeharto kala itu. Peristiwa itu juga menandai berakhirnya  kekuasaan Soeharto selama 32 tahun dan dimulainya  orde reformasi.
Stefanus Arief Setiaji
Stefanus Arief Setiaji - Bisnis.com 20 Januari 2020  |  11:38 WIB
Ketua Komisi III DPR Herman Hery - Antara
Ketua Komisi III DPR Herman Hery - Antara

Kabar24.com, JAKARTA — Jaksa Agung Burhanuddin dalam Rapat Kerja dengan Komisi III DPR pekan lalu menyebut bahwa peristiwa penembakan yang menimbulkan korban mahasiswa yang dikenal dengan peristiwa Semanggi I dan Semanggi II, bukan pelanggaran HAM berat.

Kasus Semanggi I dan Semanggi II terjadai pada medio 1998—1999 ketika mahasiswa bergerak menuntut mundurnya Presiden Soeharto kala itu. Peristiwa itu juga menandai berakhirnya  kekuasaan Soeharto selama 32 tahun dan dimulainya  orde reformasi.

Pernyataan Jaksa Agung itu memunculkan perdebatan, khususnya para pegiat Hak Asasi Manusia (HAM).

Ketua Komisi III  DPR Herman Hery mengatakan bahwa Indonesia memiliki aturan ketatanegaraan dan konstitusi.

Dia menuturkan sebagai negara hukum, yang berhak menentukan kasus termasuk dalam kejahatan atau bukan adalah lembaga yudikatif seperti Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi (MK), dan Komisi Yudisial (KY).

Dia menyampaikan secara jelas bahwa keputusan untuk menentukan kasus kejahatan ada di tangan lembaga yudikatif bukan legislatif. 

"Perlu saya tegaskan bahwa sebagai negara hukum, yang berhak menentukan sebuah kasus merupakan sebuah kejahatan atau bukan adalah lembaga yudikatif," katanya dikutip dari keterangan resminya, Senin (20/1/2020).

Untuk mengatasi polemik tersebut, Herman mengusulkan agar Komisi III DPR menggelar rapat bersama dengan Kejaksaan Agung, Komnas HAM, dan Kemenkopolhukam.

“Untuk menghindari polemik lebih lanjut, saya akan usulkan Komisi III untuk membuat rapat bersama antara Jaksa Agung, Komnas HAM, dan Menkopolhukam untuk membahas kasus ini hingga tuntas,” ungkapnya. 

Herman menjelaskan DPR sebagai sebagai lembaga legislatif tidak memiliki kewenangan untuk memutuskan kasus tersebut.

Sebagai lembaga politik, legislatif hanya bisa memberikan rekomendasi kepada pemerintah atau aparat penegak hukum.

Dia pun mencontohkan, rekomendasi serupa sempat diberikan Komisi III DPR RI kepada Pimpinan DPR RI agar membuka kembali kasus Trisakti Semanggi I dan II, pada 2005.

"Jadi, rekomendasi DPR RI itu merupakan keputusan politik bukan merupakan keputusan hukum," papar Herman.

Hasil penyelidikan, Komnas HAM menyimpulkan dalam kasus Semanggi I, II dan Trisakti telah terjadi praktik Kejahatan Terhadap Kemanusiaan (Crime Against Humanity) yakni praktik pembunuhan, perbuatan tidak berperikemanusiaan yang berlangsung secara sistematik, meluas dan ditujukan pada warga sipil. 

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

jaksa agung komisi iii dpr Kejaksaan Agung ST Burhanuddin
Editor : Stefanus Arief Setiaji
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top