Bisnis.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah mendalami dugaan korupsi di PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Asabri).
Dugaan korupsi di Asabri sebelumnya menyita perhatian publik karena diduga merugikan keuangan negara sebesar Rp10 triliun.
"Perkembangan Asabri, kami KPK ketika mendapatkan info terkait adanya dugaan tindak pidana korupsi di Asabri pimpinan langsung merespon dengan cepat informasi tersebut," kata Plt juru bicara KPK Ali Fikri, Kamis (16/1/2020).
Ali menuturkan bahwa pihaknya bergerak cepat dengan berkoordinasi langsung dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Hasilnya, disepakati penyelidikan bersama dengan BPK.
"Kemudian disepakati bahwa kita akan melakukan join investigation jadi penyelidikan bersama," kata Ali.
Pembagian tugas dengan BPK antara lain pihak BPK melakukan audit, yang diiringi dengan penyelidikan oleh KPK.
"Jadi di sana [Asabri] apakah ditemukan adanya peristiwa pidana atau tidak karena ini adalah proses penyelidikan," katanya.
Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango ketika dikonfirmasi mengakui bahwa pihaknya akan membuka berkas penyelidikan kasus dugaan korupsi di Asabri tersebut.
"KPK akan menyelidiki [dugaan korupsi] Asabri ini," ujar Nawawi pada Bisnis.
Terpisah, anggota BPK Harry Azhar Azis saat dikonfirmasi mengatakan bahwa pihaknya baru dalam tahap pengumpulan data dan informasi. Temuan awal, dugaan korupsi di Asabri diduga mencapai belasan triliun.
"Diperkirakan potensi kerugian nya Rp16,8 triliun, dan BPK sudah ambil keputusan dalam sidang [kemarin] bahwa akan dilanjutkan dengan audit investigasi. Kita berharap [selesai] dalam 60 hari," tuturnya pada Bisnis.
Dalam perkembangan lain, Direktur Utama Asabri Sonny Widjadja membantah adanya dugaan korupsi di perusahaan pelat merah yang mengurusi asuransi prajurit TNI, Polri dan ASN di Kementerian Pertahanan/Polri
"Saya tegaskan bahwa berita-berita tersebut adalah berita-berita yang tidak benar. Kepada pihak-pihak yang ingin berbicara tentang Asabri harap menggunakan data dan fakta yang sudah terverifikasi," kata Sonny, Kamis.
Adapun sebelumnya, Sekretaris perusahaan Asabri Desy Ananta Sembiring saat dimintai tanggapan soal dugaan itu mengaku bahwa perseroan akan selalu kooperatif dalam mendukung pemerintah, termasuk aparat penegak hukum jika diperlukan.
