Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Komite DPR AS Akan Paksa Menlu Pompeo Jelaskan Perintah Trump Bunuh Jenderal Iran

Ketua Komite Urusan Luar Negeri DPR Amerika Serikat pada Selasa (14/1/2020) waktu setempat mengancam akan memanggil paksa Menteri Luar Negeri Mike Pompeo jika dirinya tak memberikan informasi soal kebijakan Iran dan perintah serangan Presiden Donald Trump, yang menewaskan komandan militer Iran.
Ilustrasi/jibi
Ilustrasi/jibi

Bisnis.com, WASHINGTON -  Kubu pemerintahan Presiden AS Donald Trump mendapat ancaman terkait kasus Iran.

Ketua Komite Urusan Luar Negeri DPR Amerika Serikat pada Selasa (14/1/2020) waktu setempat mengancam akan memanggil paksa Menteri Luar Negeri Mike Pompeo jika dirinya tak memberikan informasi soal kebijakan Iran dan perintah serangan Presiden Donald Trump, yang menewaskan komandan militer Iran.

"Jika Menteri Pompeo bersikap tak kooperatif dengan komite, maka kami akan mempertimbangkan untuk mengambil tindakan yang lebih tegas lainnya nanti, termasuk pemanggilan paksa," kata Perwakilan Partai Demokrat Eliot Engel dalam pembukaan sidang. Pompeo diundang untuk bersaksi, namun tidak hadir.

Engel juga menyebutkan dirinya akan melayangkan surat kepada Pompeo dan Menteri Pertahanan Mike Esper pada Selasa, guna menggali informasi soal serangan yang terjadi di Irak.

Komite yang dipimpin oleh Fraksi Demokrat tersebut pekan lalu mengatakan telah memanggil Pompeo untuk bersaksi, sementara anggota Kongres mendesak pemerintah Trump atas informasi lebih lanjut soal pembunuhan jenderal besar Iran Qassem Soleimani pada Januari ini.

Departemen Luar Negeri enggan berkomentar. Sementara itu, Pompeo sedang dalam perjalanan menuju California.

Kritik terhadap pemerintah meningkat saat sejumlah pejabat secara bergantian memberikan pembenaran atas serangan tersebut. Trump menuai kontroversi dengan mencuit bahwa "tidak begitu masalah" apakah Soleimani merupakan ancaman yang bakal terjadi.

Perwakilan Republik Mike McCau menyebutkan riwayat keterlibatan Soleimani dalam permusuhan melawan kepentingan AS membenarkan serangan terhadapnya, namun menambahkan bahwa pemerintah dapat melakukan deklasifikasi informasi lainnya mengenai  masalah itu.

DPR pada Kamis menegur presiden dengan mengesahkan sebuah resolusi, yang akan menghentikan Trump melancarkan aksi militer lanjutan terhadap Iran.

"Saya rasa pemerintah tidak berterus terang kepada negara atau Kongres," kata Engel saat membuka sidang.


Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Newswire
Editor : Saeno
Sumber : Antara
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper