Kabar24.com, JAKARTA — Jaksa penuntut umum Pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuntut hak politik mantan Ketua Umum Partrai Persatuan Pembangunan (PPP) Romahurmuziy selama 5 tahun usai menjalani pidana pokok.
Romahurmuziy alias Rommy dinilai jaksa terbukti bersalah menerima suap terkait dengan proses seleksi jabatan tinggi di Kementerian Agama (Kemenag).
"Menjatuhkan hukuman tambahan berupa pencabutan hak dipilih di jabatan publik selama 5 tahun setelah terdakwa selesai menjalani pidana pokoknya," kata jaksa KPK Wawan Yunarwanto membacakan surat tuntutan di Pengadilan Tipikor, Senin (6/1/2020).
Selain tuntutan cabutan hak politik, jaksa juga menjatuhi pidana tambahan berupa denda sebesar Rp46,4 juta subisider 1 tahun penjara selambat-lambatnya dibayarkan satu bulan setelah berkekuatan hukum tetap.
Adapun jika tidak membayar uang pengganti, jaksa akan menyita harta bendanya untuk dilelang guna menutupi uang denda tersebut.
Jaksa sebelumnya menuntut mantan anggota Komisi XI DPR Fraksi PPP Rommy selama 4 tahun penjara.
Dia dinilai terbukti menerima suap dari mantan Kepala Kanwil Kemenag Jatim Haris Hasanuddin terkait dengan pengisian jabatan di Kementerian Agama.
Selain itu, penerimaan suap juga dari mantan Kepala Kanwil Kemenag Kabupaten Gresik Muhamad Muafaq Wirahadi.
Saat itu, Haris mendaftar seleksi sebagai Kakanwil Kemenag Jatim, sedamgkan Muafaq ingin mendapatkan promosi jabatan sebagai Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Gresik.
"Kami jaksa penuntut umum menuntut agar majelis hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 4 tahun dan denda Rp250 juta subsider 5 bulan kurungan," ujar jaksa Wawan Yunarwanto.
Jaksa mengatakan bahwa Rommy terbukti menerima suap dari Haris Hasanuddin mencapai Rp255 juta dan Rp91,4 juta dari Muafaq Wirahadi.
Adapun uang dari Muafaq tersebut sebagiannya sebesar Rp41,4 juta dipakai sepupunya Abdul Wahab untuk keperluan kampanye di DPRD Kab. Gresik.
Menurut jaksa, hal yang memberatkan Rommy adalah tidak mendukung program pemerintah mewujudkan pemerintahan bebas KKN, berbelit-belit dan tidak mengakui perbuatannya.
Sementara hal yang meringankan Rommy adalah sopan selama menjalani persidangan.
Pemberian suap kepada Rommy dari Haris dilakukan dalam kurun waktu Januari 2019 yaitu sebesar Rp5 juta dan pada Februari 2019 sebesar Rp250 juta.
Hal itu untuk proses seleksi pengisian jabatan sebagai Kakanwil Kemenag Jatim dengan turut melakukan intervensi secara langsung maupun tidak langsung. Padahal, kata jaksa, Haris tidak memenuhi syarat pencalonan sebagaimana surat dari KASN.
Jaksa mengatakan bahwa seharusnya Rommy mengembalikan uang tersebut kepada KPK secara langsung, bukan pada Norman Zein Nahdi selaku pengurus PPP Jatim yang dipersidangan mengaku akan mengembalikannya kembali pada Haris meskipun hal itu tak terjadi.
Dengan demikian, jaksa mengatakan bahwa penerimaan uang tersebut telah sempurna karena adanya delik yang sudah terjadi.
Rommy diyakini jaksa melanggar Pasal 11 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Pasal 64 Ayat (1) KUHP.
Selain itu, melanggar Pasal 11 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP.
