Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa kolaborasi pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci untuk menghadapi potensi banjir yang diperkirakan terjadi pada satu hingga dua bulan ke depan.
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Doni Monardo mengungkapkan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika memperkirakan curah hujan tinggi bakal berlangsung selama Januari-Februari tahun ini.
“Presiden jelaskan kembali kepada kami untuk sampaikan pesan kepada seluruh pemda [pemerimtah daerah] agar kolaborasi pusat-daerah dan didukung TNI, Polri dan relawan hendaknya menjadi suatu kekuatan yang bisa lakukan berbagai upaya pencegahan, mitigasi, dan ketika terjadi keadaan darurat bisa meminimalisir korban,” jelasnya di Kantor Presiden, Jumat (3/1/2020).
Keaktifan dan ketegasan pemerintah daerah dinilainya juga diperlukan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat supaya terus waspada jika tinggal di tempat yang rawan bencana. Meskipun tidak tinggal di lokasi rawan bencana, curah hujan yang tinggi juga tidak membuat mereka bisa aman dari risiko bencana alam, misalnya banjir.
Selain itu, Doni menambahkan, pihaknya sudah melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah baik gubernur, bupati, hingga wali kota tentang arahan presiden terkait upaya kesiapsiagaan dalam menghadapi musim hujan.
“BNPB sendiri sudah melayangkan surat edaran termasuk melakukan rapat koordinasi dengan seluruh alat BPBD [Badan Penanggulangan bencana Daerah] Provinsi se-Indonesia dengan para Danrem dan perwakilan Polda dan Kodam dan k/l [kementerian/lembaga],” jelasnya.
Dalam rapat terbatas yang digelar di Istana Merdeka tersebut, dia mengungkapkan bahwa Presiden Jokowi juga memberikan arahan untuk kembali mengaktifkan seluruh BPBD di provinsi, kabupaten, dan kota.
Berdasarkan data BNPB per Jumat (3/1/2020), bencana bajir yang melanda di tiga provinsi yakni DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten telah memakan 43 korban dan 187.284 orang lainnya mengungsi.
Adapun, Kota Bekasi, Kota Depok, Kabupaten Bandung, Kota Tangerang Selatan, dan Kota Tangerang telah menetapkan status tanggap darurat atas bencana banjir tersebut.
Sementara itu, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono menambahkan Presiden Jokowi menginstruksikan untuk melanjutkan proyek penanganan banjir di Jakarta.
“Di hulu kami bangun dua bendungan: Sukamahi dan Ciawi, selesai 2020. Pembebasan lahan sudah lebih 95 persen. Sodetan, dari 1,2 km, kami selesaikan 600 meter dan gubernur [DKI Jakarta] sudah diskusi untuk bebaskan intake-nya. Insya Allah mudah-mudahan tidak terlalu lama,” ungkapnya.
