Bisnis.com, JAKARTA - Para menteri bidang ekonomi sepakat mendesain klaster khusus untuk memperkuat usaha mikro kecil dan menengah.
Dalam rapat yang dihadiri oleh seluruh menteri bidang ekonomi, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan dan dipimpin Wakil Presiden Ma'ruf Amin itu, disepakati penanganan pengembangan UMK dilakukan lintas sektoral dan menyeluruh.
"Arahnya [pengembangan UMKM] kita fokus pada klaster-klaster tertentu. Kemudian pada sektor-sektor tertentu. Dan akan diarahkan menjadi korporasi," kata Ma'ruf di Kantor Wakil Presiden Jakarta, Selasa (17/12/2019).
Pengembangan UMKM secara lintas sektoral ini akan dipimpin oleh Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki. Aspek yang ditangani dalam pengembangan UMKM ini meliputi pemasaran, pengembangan sumber daya manusia, hingga akses permodalan.
"Nanti payung hukumnya kuat, langkah yang akan dibuat itu masuk dalam ommibus law. Jadi ini terkoordinasi betul," kata Ma'ruf.
Dalam klasterisasi bagi UKM ini, Ma'ruf menyebutkan akan dibedakan perlakuan setiap segmen. Pemerintah akan menyesuaikan bentuk dukungan berdasarkan kebutuhan lapangan.
"Jadi ini sudah disepakati polanya. Dan akan disusun seperti sedemikian rupa dan dilakukan kerja sama-sama," katanya.
Dalam rapat yang dihadiri oleh seluruh menteri bidang ekonomi, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan dan dipimpin Wakil Presiden Ma'ruf Amin itu, disepakati penanganan pengembangan UMK dilakukan lintas sektoral dan menyeluruh.
"Arahnya [pengembangan UMKM] kita fokus pada klaster-klaster tertentu. Kemudian pada sektor-sektor tertentu. Dan akan diarahkan menjadi korporasi," kata Ma'ruf di Kantor Wakil Presiden Jakarta, Selasa (17/12/2019).
Pengembangan UMKM secara lintas sektoral ini akan dipimpin oleh Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki. Aspek yang ditangani dalam pengembangan UMKM ini meliputi pemasaran, pengembangan sumber daya manusia, hingga akses permodalan.
"Nanti payung hukumnya kuat, langkah yang akan dibuat itu masuk dalam ommibus law. Jadi ini terkoordinasi betul," kata Ma'ruf.
Dalam klasterisasi bagi UKM ini, Ma'ruf menyebutkan akan dibedakan perlakuan setiap segmen. Pemerintah akan menyesuaikan bentuk dukungan berdasarkan kebutuhan lapangan.
"Jadi ini sudah disepakati polanya. Dan akan disusun seperti sedemikian rupa dan dilakukan kerja sama-sama," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
