Pemerintahan PM Johnson Tegaskan Keluar dari UE Jadi Prioritas Utama

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintahan Perdana Menteri (PM) Inggris Boris Johson menegaskan prioritas utama mereka adalah keluar dari Uni Eropa pada 31 Januari 2020.
 
Prioritas lainnya adalah menetapkan kesepakatan dagang baru dengan Uni Eropa (UE) pada akhir tahun depan.
 
Perwakilan Kabinet Johnson, Michael Gove, mengatakan ada peluang untuk melakukan pengambilan suara atas Rancangan Undang-Undang (RUU) terkait Brexit dalam waktu dekat dan memastikan RUU itu lolos menjadi UU pada 31 Januari 2020.
 
"Kita harus menyelesaikan pembahasan dengan UE mengenai kerangka baru perdagangan bebas dan kerja sama yang bersahabat pada akhir tahun depan," ujarnya kepada Sky News, seperti dilansir Reuters, Minggu (15/12/2019).
 
Gove melanjutkan hal lain yang juga menjadi prioritas pemerintah terkait urusan domestik adalah memperbaiki layanan kesehatan publik. Hal ini dinilai banyak pihak sebagai hal penting untuk mempertahankan dukungan dari para pendukung Partai Buruh di utara dan pusat Inggris yang memilih Partai Konservatif untuk pertama kalinya.
 
Realisasi Brexit telah mundur beberapa kali karena terganjal persetujuan dari Parlemen Inggris. Awalnya, Inggris dijadwalkan bercerai dengan UE pada Maret 2019 sebelum mundur menjadi Oktober 2019.
 
Pada Jumat (13/12), Johnson dan Partai Konservatif berhasil memenangkan Pemilu. Kemenangan ini diyakini bakal memuluskan jalan bagi Johnson untuk membawa Inggris keluar dari UE.
 
Meski demikian, diplomat dan pejabat UE menilai masih banyak hal yang harus dibereskan sebelum Brexit terwujud dan agar tak terjadi no-deal Brexit. 
 
Kanselir Jerman Angela Merkel mengakui ada banyak hal yang mesti diselesaikan, terkait dengan hubungan dagang, perikanan, serta kerja sama keamanan dan kebijakan luar negeri.
 
"Tantangan terberat kita adalah kita harus segera menyelesaikan isu-isu yang ada dengan sangat cepat," tegasnya.