Kabar24.com, JAKARTA — Badan Intelijen Negara (BIN) meminta jajaran kementerian dan lembaga untuk melakukan sosialisasi kebijakan terkait dengan langkah penyederhanaan regulasi dan kebijakan lainnya.
Sekretaris Utama BIN Zaelani mengatakan bahwa sosialisasi terkait dengan penyederhanaan regulasi dan kebijakan pemerintah yang minim, akan menjadi celah bagi kelompok-kelompok tertentu mendiskreditkan niat baik dari kebijakan pemerintah tersebut.
“Sosialisasi dan diseminasi informasi publik terkait berbagai Kebijakan Pemerintah, penyederhanaan regulasi, dan deradikalisasi perlu terus dilakukan guna meraih simpati dan dukungan publik,” ujarnya dikutip dari keterangan resminya, Kamis (12/12/2019).
Menurut Zaelani, arah pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin adalah melakukan penyederhanaan izin, pembenahan birokrasi, dan lain sebagainya.
Seperti menjadi rahasia umum, Indonesia memiliki sistem perizinan yang berliku disertai adanya tumpang tindih regulasi. Akibatnya, perizinan investasi seringkali terhambat bahkan mandek di tengah jalan.
Menurutnya, rencana penerapan penyederhanaan birokrasi tidak mudah seperti membalikkan telapak tangan, meskipun bukan berarti tidak mungkin dilaksanakan.
Sejumlah tantangan terbentang mulai dari adanya penolakan berbagai pihak , kurangnya minat investasi hingga potensi terganggunya pelayanan publik.
Jika kementerian dan lembaga lalai melakukan diseminasi infomasi terkait dengan kebijakan yang diambil, justru nantinya memunculakn respons apatis dan polemik di tengah masyarakat.
“Padahal berbagai kebijakan Pemerintah tersebut dimaksudkan untuk tujuan peningkatan pertumbuhan ekonomi negara guna memenuhi kebutuhan rakyatnya,” katanya.
Oleh sebab itu, katanya BIN berupaya melakukan koordinasi dengan lembaga kehumasan di setiap kementerian dan lembaga sekaligus memberikan literasi secara tepat dalam rangka meningkatkan sinergitas dan kontribusi semua kalangan untuk suksesnya berbagai kebijakan dan program pemerintah.
Hadir dalam kegiatan tersebut sejumlah perwakilan dari K/L negara di antaranya DPR RI, MPR RI, Bappenas, Puspen TNI, Humas Kepolisian, Bappenas, hingga Kemen Kominfo.
Selain itu, acara tersebut juga dihadiri oleh sejumlah pejabat di lingkungan internal BIN. Adapun beberapa narasumber yang hadir yaitu, Juru bicara Kepala BIN Wawan Hari Purwanto, Dewan Pengawas LPP RRI Dwi Hernuningsih, dan Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Kemenkominfo Widodo Muktiyo.
