Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah dan Dewan Perwakilan Daerah sedang melakukan evaluasi pemilihan kepala daerah. Salah satu wacana yang muncul adalah menggantikan sistem dari pemilihan langsung menjadi tidak langsung.
Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Ahmad Dolly Kurnia mengatakan sejak awal eksekutif dan legislatif sepakat mengevaluasi dan menyempurnakan pemilu. Prosesnya baru dimulai sehingga tidak perlu menyimpulkan bakal mengubah sistem.
“Memang betul kita juga dapat masukan, ada riset, sudah empat riset yang menggabarkan bahwa Pilkada langsung itu tidak ada korelasi langsung dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang baik, yang bersih, yang representatif,” kata Doli di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (12/11/2019).
Doli menjelaskan meski sudah ada hasil penelitian, pemikiran untuk mengambil kesimpulan akhir belum bisa ditentukan.
Dia mencontohkan sebenarnya Indonesia menganut sistem otonomi daerah seperti apa. Jika dari kabupaten/kota, harusnya hanya mulai wilayah itu yang mengedepankan representasi demokrasi.
“Kalau kita sebut provinsi itu bukan daerah otonom, mereka adalah pemerintahan kepanjangan pemerintahan pusat, harusnya tidak pemilihan langsung seperti kabupaten/kota,” jelas Doli.
Ada pula pemikiran agar dibuat sistem secara asimetris. Artinya ada daerah yang menggunakan pemilihan langsung, ada yang tidak. Oleh karena itu, ada banyak alternatif yang bisa ditentukan.
Doli yang merupakan politisi Partai Golkar menuturkan bahwa partainya saat ini menilai perlu ada kajian evaluasi pilkada langsung.
“Karena kita juga menerima masukan banyak sekali ekses negatif yang terjadi dalam pelaksanaan pilkada dan kita harus lakukan evaluasi. Tapi kita belum bisa memutuskan mengambil kesimpulan sebelum lakukan evaluasi kita harus pilih yang mana,” ucapnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
