Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Ketum Golkar Airlangga Jangan Terbuai Pujian Jokowi

Pengamat politik dari Universitas Pancasila Gede Munanto mengingatkan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto dan pendukungnya agar tidak terbuai dengan pujian Presiden Jokowi.
Berkarya Untuk Bangsa. ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat/foc. Presiden Joko Widodo (kiri) bersama Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto (kanan) menekan layar saat membuka peringatan HUT ke-55 Partai Golkar di Jakarta, Rabu (6/11/2019). Peringatan tersebut mengambil tema 55 Tahun Bersatu Untuk Negeri, Berkarya Untuk Bangsa. /Antara
Berkarya Untuk Bangsa. ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat/foc. Presiden Joko Widodo (kiri) bersama Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto (kanan) menekan layar saat membuka peringatan HUT ke-55 Partai Golkar di Jakarta, Rabu (6/11/2019). Peringatan tersebut mengambil tema 55 Tahun Bersatu Untuk Negeri, Berkarya Untuk Bangsa. /Antara

Bisnis.com, JAKARTA  - Pengamat politik dari Universitas Pancasila Gede Munanto mengingatkan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto dan pendukungnya agar tidak terbuai dengan pujian Presiden Jokowi.

Menurut Munanto, pujian Presiden Jokowi terhadap Airlangga Hartarto yang merupakan salah satu kandidat Ketua Umum Golkar 2019-2024 pada peringatan HUT Ke-55 Partai Golkar mengingatkan pada pujian dan dukungan yang sama terhadap Setya Novanto (Setnov).

"Sebaliknya, Airlangga harus cermat memaknai pujian tersebut seraya memastikan dirinya tidak tersangkut dengan kasus hukum apa pun. Ini penting agar tragedi Setnov tidak terulang pada Airlangga," ujar Munanto di Jakarta, Jumat (8/11/2019).

Munanto mengatakan saat mendukung Setnov sebagai calon ketua umum Golkar dulu, Jokowi bukannya tidak tahu Setnov rawan terjerat kasus hukum.

"Sebagai Presiden, Jokowi yang berkoordinasi dengan sejumlah penegak hukum pasti tahu betul soal itu," ujarnya.

Setelah kurang lebih setahun menjabat Ketua Umum Golkar, Setnov terjerat kasus hukum di KPK dan lengser dari jabatannya sebagai orang nomor satu di partai berlambang Pohon Beringin itu.

Menurut Munanto inilah yang disebut dengan gaya politik "memangku”. Jokowi tampak seolah "memangku" Setnov, tetapi sebenarnya itu adalah cara untuk meminimalisasi gerak Setnov agar KPK leluasa mengusut kasus hukumnya.

"Substansinya memangku untuk 'mematikan' orang, yang dalam konteks Setnov dianggap telah merusak kredibilitas institusi negara," kata Munanto.

 


Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Newswire
Editor : Nancy Junita
Sumber : Antara
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper