Cari berita
Bisnis.com

Konten Premium

Bisnis Plus bisnismuda Koran Bisnis Indonesia tokotbisnis Epaper Bisnis Indonesia Konten Interaktif Bisnis Indonesia Group Bisnis Grafik bisnis tv

Jokowi Ingin Indonesia Kurangi Ketergantungan Impor BBM

Pernyataan itu disampaikan oleh Jokowi di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (30/10/2019) dalam rapat terbatas membahas penyampaikan program dan kegiatan di bidang kemaritiman dan investasi.
Yodie Hardiyan
Yodie Hardiyan - Bisnis.com 30 Oktober 2019  |  17:34 WIB
Jokowi Ingin Indonesia Kurangi Ketergantungan Impor BBM
Presiden Joko Widodo (kiri) berbincang dengan Wakil Presiden Ma'ruf Amin (tengah), Menteri BUMN Erick Thohir (kedua kiri) dan Wamen BUMN Budi Gunadi Sadikin (kedua kanan) dan Kartika Wirjoatmodjo (kanan) sebelum memimpin rapat kabinet terbatas di Kantor Presiden Jakarta, Rabu (30/10/2019). - ANTARA/Wahyu Putro A

Bisnis.com, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo menyatakan ingin Indonesia mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan bakar minyak (BBM) yang memberikan dampak sangat besar terhadap defisit neraca perdagangan dan defisit transaksi berjalan.

Pernyataan itu disampaikan oleh Jokowi di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (30/10/2019) dalam rapat terbatas membahas menyampaikan program dan kegiatan di bidang kemaritiman dan investasi.

Dalam rapat tersebut, Jokowi minta Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan fokus ke sejumlah hal, terutama menyiapkan program terobosan dalam rangka menekan defisit neraca perdagangan dan defisit neraca transaksi berjalan.

"Harus kita pastikan peningkatan investasi terus bisa kita lakukan. Dalam saat yang bersamaan kita juga bisa mengurangi ketergantungan pada barang-barang impor khususnya impor BBM yang memberikan dampak sangat besar terhadap defisit neraca dagang atau defisit neraca berjalan kita," kata Jokowi.

Jokowi menekankan kembali mengenai peningkatan produksi minyak dalam negeri sehingga implementasi energi baru terbarukan harus dipercepat, terutama percepatan program B20, B30, B50 hingga menjadi B100.

Di samping itu, Jokowi juga meminta para menteri untuk berupaya meningkatkan peringkat kemudahan berusaha (ease of doing business) yang sekarang masih berada di peringkat 73. Menurutnya, kemudahan berusaha perlu ditingkatkan supaya kepercayaan internasional dan kepercayaan dalam negeri bisa menjadi jauh lebih baik.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

Jokowi Kabinet Jokowi-Ma'ruf
Editor : M. Taufikul Basari

Artikel Terkait



Berita Lainnya

    Berita Terkini

    back to top To top