Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Jokowi Ingin Indonesia Kurangi Ketergantungan Impor BBM

Pernyataan itu disampaikan oleh Jokowi di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (30/10/2019) dalam rapat terbatas membahas penyampaikan program dan kegiatan di bidang kemaritiman dan investasi.
Presiden Joko Widodo (kiri) berbincang dengan Wakil Presiden Ma'ruf Amin (tengah), Menteri BUMN Erick Thohir (kedua kiri) dan Wamen BUMN Budi Gunadi Sadikin (kedua kanan) dan Kartika Wirjoatmodjo (kanan) sebelum memimpin rapat kabinet terbatas di Kantor Presiden Jakarta, Rabu (30/10/2019)./ANTARA-Wahyu Putro A
Presiden Joko Widodo (kiri) berbincang dengan Wakil Presiden Ma'ruf Amin (tengah), Menteri BUMN Erick Thohir (kedua kiri) dan Wamen BUMN Budi Gunadi Sadikin (kedua kanan) dan Kartika Wirjoatmodjo (kanan) sebelum memimpin rapat kabinet terbatas di Kantor Presiden Jakarta, Rabu (30/10/2019)./ANTARA-Wahyu Putro A

Bisnis.com, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo menyatakan ingin Indonesia mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan bakar minyak (BBM) yang memberikan dampak sangat besar terhadap defisit neraca perdagangan dan defisit transaksi berjalan.

Pernyataan itu disampaikan oleh Jokowi di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (30/10/2019) dalam rapat terbatas membahas menyampaikan program dan kegiatan di bidang kemaritiman dan investasi.

Dalam rapat tersebut, Jokowi minta Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan fokus ke sejumlah hal, terutama menyiapkan program terobosan dalam rangka menekan defisit neraca perdagangan dan defisit neraca transaksi berjalan.

"Harus kita pastikan peningkatan investasi terus bisa kita lakukan. Dalam saat yang bersamaan kita juga bisa mengurangi ketergantungan pada barang-barang impor khususnya impor BBM yang memberikan dampak sangat besar terhadap defisit neraca dagang atau defisit neraca berjalan kita," kata Jokowi.

Jokowi menekankan kembali mengenai peningkatan produksi minyak dalam negeri sehingga implementasi energi baru terbarukan harus dipercepat, terutama percepatan program B20, B30, B50 hingga menjadi B100.

Di samping itu, Jokowi juga meminta para menteri untuk berupaya meningkatkan peringkat kemudahan berusaha (ease of doing business) yang sekarang masih berada di peringkat 73. Menurutnya, kemudahan berusaha perlu ditingkatkan supaya kepercayaan internasional dan kepercayaan dalam negeri bisa menjadi jauh lebih baik.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Penulis : Yodie Hardiyan
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper