Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Joko Widodo resmi memberhentikan Jenderal Tito Karnavian sebagai Kapolri. Dia akan mendapat jabatan baru di pemerintahan Jokowi - Ma'ruf Amin. Namanya santer dikaitkan menjabat sebagai Menteri Dalam Negeri.
Pengamat intelijen dan terorisme Stanislaus Riyanta mengatakan jenderal bintang empat itu akan pensiun dan segera mendapat jabatan di pemerintahan. Dia disebut cocok menjabat Menteri Dalam Negeri.
Menurutnya, Tito Karnavian merupakan polisi profesional yang sangat menguasai terorisme sekaligus akademisi dan guru besar di PTIK. Loyalitas dan kapabilitas Tito diyakini tak perlu diragukan lagi.
Tito juga cukup membanggakan instansi Polri. Prestasi itu dibuktikan dengan karier yang melesat cepat dengan dorongan kenaikan pangkat luar biasa karena keberhasilan menyelesaikan tugas.
"Kepiawaian Tito Karnavian di bidang radikalisme dan terorisme menjadi catatan khusus di tengah isu radikalisme yang menguat di Indonesia. Kemungkinan Tito Karnavian menjadi Mendagri semakin menguat jika dihubungkan dengan menguatnya isu adanya paham radikal yang menjangkiti ASN tertentu." ucapnya kepada Bisnis pada Selasa (22/10/2019).
Selain itu, kata Riyanta, isu perampingan birokrasi memerlukan eksekutor andal seperti sosoknya. Apalagi selama menjabat Kapolri, dia sukses dalam membawa institusi Polri menjadi lebih modern dan mengalami peningkatan kepercayaan dari masyarakat.
Menurut dia, program promoter, profesional modern dan terpercaya menjadi pedoman wajib bagi semua anggota Polri selama kepemimpinannya.
Keberhasilan Tito Karnavian dalam membawa Polri lebih baik ini dinilai menjadi pertimbangan penting ketika akhirnya mendapatkan tugas baru, terutama untuk membenahi institusi yang besar dan kompleks, seperti Kemendagri.
"Jika menjadi Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian akan pensiun dari Jendral Polisi lebih cepat, namun hal tersebut tentu bukan suatu hal yang mengecewakan bagi sosok yang sangat melekat citranya dengan Densus 88 Anti Teror tersebut. Pilihan Joko Widodo jika memilih Tito Karnavian menjadi Menteri Dalam Negeri sangat tepat," kata Riyanta.
