Jokowi: Konflik Lahan Perhutani dan PTPN harus Tuntas sebelum 2021

Presiden Joko Widodo meminta para menteri untuk menyelesaikan konflik lahan antara masyarakat desa dan BUMN perkebunan dan kehutanan paling lama 2021.
Yodie Hardiyan
Yodie Hardiyan - Bisnis.com 10 Oktober 2019  |  13:25 WIB
Loading the player ...

Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo meminta para menteri untuk menyelesaikan konflik lahan antara masyarakat desa dan BUMN perkebunan dan kehutanan paling lama 2021.

Pernyataan itu disampaikan Jokowi dalam acara pertemuan dengan perwakilan masyarakat yang terlibat dalam program perhutanan sosial di Istana Negara, Jakarta, Kamis (10/10/2019). Acara itu juga dihadiri oleh Direktur Utama Perhutani Denaldy Mulino Mauna, Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar.

Dalam acara itu, Jokowi menyatakan sekarang masih ada konflik antara masyarakat desa dan Perum Perhutani serta perusahaan perkebunan. "Masih ada terakhir 528 konflik desa dengan itu. Saya minta, Pak Menteri, Bu Menteri, sebelum 2 tahun, konflik itu harus sudah rampung semuanya," kata Jokowi.

Jokowi meminta supaya tidak ada lagi konflik antara desa dan PT Perkebunan Nusantara serta Perhutani. Semua konflik itu, menurut Jokowi, harus diselesaikan. Jokowi mengatakan konflik lahan itu sudah berpuluh-puluh tahun belum diselesaikan.

"Saya yakin bisa (masalahnya diselesaikan). Saya cek nanti di lapangan. Kita kemarin sudah selesaikan (konflik lahan) di Riau. Dengan PTP, dari 18.000 hektar, konflik dengan petani. 2.400 hektar di antaranya, saya cek di lapangan, saya ngomong langsung ke Menteri BUMN, 2.400 hektar berikan semuanya ke petani. Nanti Oktober ini mau saya serahkan," kata Jokowi.

Jokowi menyetujui pernyataan aktivis lingkungan Sekretariat Bersama (Sekber) Perhutanan Sosial Jawa Siti Fitriyah bahwa pengelolaan perhutanan sosial lebih baik secara komunal sehingga ada skala keekonomian. Menurut Jokowi, hutan itu perlu digarap oleh kelompok besar, bukan kelompok kecil.

"Nanti kita bantu, sebelah mana akan kita bantu. Mungkin kita bisa rutin ketemu setiap 6 bulan, mana yang perlu diinjeksi. Supaya nggak ribuan orang bolak-balik ke Jakarta, ndak usah," kata Jokowi.

Simak pernyataan Sekber Perhutanan Sosial Jawa Siti Fitriyah saat diterima Jokowi dari video Youtube Sekretariat Presiden di atas.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
ptpn, perhutani, sengketa lahan

Editor : Sutarno

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top