Bisnis.com, HONG KONG - Pemerintah Hong Kong menyatakan tidak akan melakukan langkah darurat untuk menghadapi para pengunjuk rasa.
Pemimpin kontroversial Hong Kong Carrie Lam, Selasa (8/10/2019), mengatakan pemerintahannya tak berencana menggunakan kekuatan darurat era-kolonial untuk mengenalkan Undang-undang baru, setelah aksi protes brutal akhir pekan sebagai penolakan luas larangan penutup wajah.
Meskipun terjadi kekerasan, dan interaksi pertama antara pasukan China yang ditempatkan di wilayah itu dan pengunjuk rasa, Lam mengatakan Hong Kong siap mengatasi situasi tersebut dengan caranya sendiri, saat pihaknya bersiap menghadapi aksi protes lanjutan.
Pernyataan Lam muncul ketika pusat bisnis Asia itu kembali beroperasi seusai akhir pekan, di mana sistem kereta metro hanya beroperasi sebagian dan otoritas memperingatkan warga soal potensi gangguan komuter akibat meluasnya vandalisme infrastruktur.
Berbicara dalam konferensi pers, Lam mengatakan jumlah wisatawan asing menurun drastis dan imbas dari aksi protes, yang sudah berlangsung sekitar empat bulan, terhadap data ekonomi kuartal ketiga Hong Kong "pasti sangat buruk."
Lam mengimbau para pengembang properti dan pengusaha penginapan untuk menawarkan bantuan kepada pengecer yang usahanya terkena imbas.
"Enam hari pertama Oktober, selama liburan Golden Week, wisatawan yang mengunjungi Hong Kong merosot lebih dari 50 persen," kata Lam.
Ritel, jasa katering dan hotel mengalami dampak paling parah, dengan sekitar 600.000 orang terkena dampak, tambah Lam.
Aksi protes, yang tidak menunjukkan tanda-tanda mereda, menimbulkan tantangan populer terbesar bagi Presiden China Xi Jinping sejak berkuasa pada 2012. Hal itu sekaligus menjadi krisis politik paling parah yang dialami Hong Kong sejak Inggris menyerahkannya ke China pada 1997.
