Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

PDIP Pasang Badan Bantu Jokowi Hadapi Serangan Isu RUU KPK

Revisi Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan tinggal menunggu tanda tangan Presiden Joko Widodo sebelum sah menjadi undang-undang. Akan tetapi banyak kalangan menentang.
Jaffry Prabu Prakoso
Jaffry Prabu Prakoso - Bisnis.com 28 September 2019  |  21:38 WIB
Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto.  - Bisnis.com/Samdysara Saragih
Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto. - Bisnis.com/Samdysara Saragih

Bisnis.com, JAKARTA – Revisi Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan tinggal menunggu tanda tangan Presiden Joko Widodo sebelum sah menjadi undang-undang. Akan tetapi banyak kalangan menentang.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan bahwa partainya tegas dengan posisi politik untuk berdiri kokoh membela pemerintahan Jokowi bersama Partai Koalisi Indonesia Kerja (KIK). PDI Perjuangan percaya terhadap komitmen Presiden Jokowi dalam melakukan pemberantasan korupsi melalui revisi UU KPK.

“Sebab revisi UU KPK sejalan dengan hasil survei di mana lebih dari 64 persen responden setuju terhadap pentingnya Dewan Pengawas KPK sehingga penyalahgunaan kewenangan dapat dihindari,” katanya, Sabtu (28/9/2019).

Hasto merujuk pada hasil survei Litbang Kompas. Survei itu juga menemukan 44,9 persen rakyat mendukung revisi UU KPK dan 39,9 persen menolaknya.

Mengenai isu Dewan Pengawas KPK, Hasto menjelaskan bahwa rakyat tidak bisa menutup mata ketika dua mantan komisioner KPK, Abraham Samad dan Bambang Widjajanto, memiliki posisi politik yang berbeda dengan presiden.

Samad tambah Hasto saat itu pernah bilang akan menangkap presiden sebagai cermin hadirnya kekuasaan KPK tanpa batas, negara di dalam negara, ke depan tidak boleh terjadi lagi.

“Presiden sebagai kepala pemerintahan bertanggung jawab terhadap politik hukum dan memastikan agar keadilan ditegakkan di dalam program pemberantasan korupsi,” ucapnya.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

revisi uu kpk
Editor : Sutarno
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top