Minyak Bumi Sebagai Senjata Politik Global

Presiden Donald Trump mungkin tidak menghadapi kondisi geopolitik Timur Tengah sehoror para pendahulunya. Namun serangan terhadap kilang Saudi Aramco baru-baru ini tampaknya akan menorehkan wajah baru bagi hubungan AS dan Arab Saudi di masa mendatang.
Inria Zulfikar
Inria Zulfikar - Bisnis.com 23 September 2019  |  22:10 WIB
Minyak Bumi Sebagai Senjata Politik Global
Asap terlihat dari kebakaran yang terjadi di pabrik Saudi Aramco di Abqaiq, Arab Saudi, Sabtu (14/9/2019). - Reuters

Bisnis.com, JAKARTA -- "Orang Amerika sudah lama memiliki hubungan 'benci rindu' dengan industri minyak."

Saya teringat kembali dengan pernyataan John Hofmeister tersebut. Dia adalah mantan direktur utama Shell Oil Company, salah satu raksasa minyak dunia yang masih berjaya sampai hari ini.

Tepat pula momen yang dikisahkannya, yaitu ketika minyak bumi sungguh ampuh dijadikan senjata politik mematikan untuk melumpukan kekuatan lawan. Itulah geger panggung politik dunia ketika pada 20 Oktober 1973, Arab Saudi yang didukung negara-negara Arab lainnya memangkas seluruh pasokan minyak kepada AS sebagai pembalasan atas kebijakan Amerika mendanai sekutu utamanya, Israel dalam konflik Arab-Israel saat ini.

Padahal di sisi lain, Washington juga menjalin persekutuan yang tak kalah eratnya dengan Arab Saudi atas dasar pertimbangan geopolitik yang bisa dikatakan 'sangat elok', yaitu 'minyak untuk keamanan'. Hubungan yang 'sangat sedap' tapi sebenarnya juga 'sangat kontradiktif'.

Namun mereka pintar memainkan irama dan tensi permainan, sehingga relasi tiga negara yang bersekutu secara tidak langsung itu tetap langgeng sampai saat ini.

Karena itu dunia bisa melihat bagaimana faktor minyak juga dapat mengubah peta hubungan antara Riyadh dan Washington, yaitu ketika terjadi krisis minyak pada 1973 dan saat ini pasca serangan drone terhadap kilang minyak Saudi Aramco beberapa waktu lalu.

Saat Amerika kena embargo minyak, Gedung Putih dipimpin oleh Richard Nixon. Untuk menghemat energi selama masa embargo, Nixon meminta warga Amerika mematikan lampu Natal. Saat itu General Electric (GE) tentu saja berkontribusi besar dalam bisnis bohlam lampu untuk hari raya tersebut.

Di markas GE saat itu di Ohio, pajangan lampu Natal adalah landmark bersejarah di lingkungan setempat. Generasi demi generasi keluarga di Cleveland sangat menantikan momen tahunan untuk berkendara melintasi pajangan tersebut.

Namun toh GE melakukan tindakan simbolis mematikan lampu untuk memenuhi permintaan sang presiden. AS pun akhirnya tersengat dampak embargo minyak.

"Dampak nyatanya adalah kami harus memecat ratusan pegawai setempat dalam hitungan bulan, karena merosotnya bisnis akibat keputusan kebijakan pemerintah tersebut."

Ini adalah pengakuan Hofmeister dalam bukunya Why We Hate The Oil Companies (2010). Pada 1973, pendiri Citizens for Affordable Energy tersebut adalah management trainee di GE pusat. Jangan heran ketika dalam masa embargo itu banyak pemilik stasiun pompa bensin di AS menyelipkan sepucuk pistol di masing-masing pinggang karena pelanggan kerap berkelahi memperebutkan antrean terdepan.

Sepanjang 25 tahun berikutnya, korporasi konsumen energi kelas kakap di AS harus mengalami turbulensi perencanaan bisnis. Mereka terus berakrobat dalam mengelola ketidakpastian seputar biaya energi akibat guncangan maupun surplus minyak.

Kalangan korporasi senantiasa diguncang gelombang energi ketika harga memuncak dan merosot serta saat bentuk-bentuk energi alternatif datang menggantikan, hanya untuk kemudian menghilang.

Pada 1979 ketika pemangkasan minyak dari Arab melesatkan harga bahan bakar di AS, presiden saat itu Jimmy Carter mengumumkan dukungan luas untuk menciptakan minyak mentah sintetis dari cadangan batu bara dan serpihan minyak di Rocky Mountains.

Dia memperkirakan produksi minyak bisa tembus 2,5 juta barel menjelang 1990. Tiga tahun berselang harga minyak turun dan pada 2 Mei 1982 menjadi sebuah momen yang dikenang di Colorado sebagai Minggu Kelabu. Itulah ketika Exxon menutup operasi minyak sintetisnya, memecat ribuan pekerja di pelosok lereng barat pegunungan tersebut.

Berlanjut pada 1992 ketika pecah Perang Teluk pertama, giliran perusahaan penerbangan berwajah suram. Industri penerbangan kehilangan lebih banyak laba tahun tersebut dibandingkan dengan keseluruhan laba yang dicetak industri itu sepanjang sejarah operasinya akibat tingginya ongkos bahan bakar dan hilangnya pelanggan.

AlliedSignal, salah satu korporasi yang terdampak, mendepak sekitar 20.000 karyawannya dalam program restrukturisasi yang dipicu oleh kondisi tersebut.

Presiden Donald Trump mungkin tidak menghadapi kondisi geopolitik Timur Tengah sehoror para pendahulunya. Namun serangan terhadap kilang Saudi Aramco baru-baru ini tampaknya akan menorehkan wajah baru bagi hubungan AS dan Arab Saudi di masa mendatang.

Jangan-jangan fondasi agung 'minyak untuk keamanan' yang sudah melegenda memerlukan revitalisasi seiring dengan perkembangan dan dinamika politik global serta kawasan.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
saudi aramco

Editor : Inria Zulfikar

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top