Bisnis.com, JAKARTA -- Perdana Menteri Inggris Boris Johnson dijadwalkan untuk menghadiri Majelis Umum PBB pertamanya pekan ini di New York. Meskipun akan berada di sisi Atlantik, dia tidak bisa melarikan diri dari Brexit.
Menurut sebuah pernyataan dari Johnson, agenda 2 harinya akan dipenuhi dengan pembahasan tiga isu penting seperti krisis di Timur Tengah, perubahan iklim, dan bagaimana kondisi Inggris pasca-Brexit sebagai tujuan investasi dan tempat tinggal.
Masalah utama yang harus menjadi prioritasnya adalah bagaimana Inggris dapat mencapai titik final Brexit.
Selain Johnson, daftar tamu negara yang dikonfirmasi termasuk Kanselir Jerman Angela Merkel, Presiden Prancis Emmanuel Macron, Presiden Irlandia Leo Varadkar, dan Presiden Uni Eropa Donald Tusk.
Dilansir melalui Bloomberg, Johnson juga akan bertemu dengan Presiden AS Donald Trump pada Selasa (24/9/2019), waktu setempat.
Agenda Johnson di New York berpotensi tersabotase oleh keputusan Mahkamah Agung Inggris Raya, tentang apakah dia melanggar hukum pada kebijakan penagguhan parlemen. Putusan tersebut jatuh tempo pada pekan yang sama.
"Bahkan jika pengadilan memutuskan mendukungnya, persidangan selama beberapa pekan terakhir ini telah menjadi contoh terbaru tentang bagaimana administrasi Johnson mengalami kesulitan," seperti dikutip melalui Bloomberg, Minggu (22/9/2019).
Sang perdana menteri itu mulai menjabat pada akhir Juli dengan mandat untuk mengeluarkan Inggris dari Uni Eropa pada 31 Oktober, dengan atau tanpa kesepakatan.
Sampai dengan Agustus, semuanya berjalan lancar. Tetapi tiga pekan belakangan ini Johnson dihadapi dengan penolakan yang sama, yang menjatuhkan pendahulunya, Theresa May.
Parlemen yang sulit diatur menolak kesepakatan Brexit yang dia tawarkan, sedangkan para pemimpin di Uni Eropa bertekad unutk menjaga kepentingannya dari potensi kerugian yang dapat muncul melalui Brexit.
Upaya Johnson untuk mencapai sebuah kesepakatan dengan Parlemen Inggris maupun Uni Eropa sejauh ini belum berhasil.
Bahkan, anggota parlemen dari Partai Konservatif memberontak dan mendesak pengesahan undang-undang yang akan memaksa pemerintah Inggris memperpanjang tenggat waktu Brexit jika tidak ada kesepakatan yang tercapai.
Rencananya untuk menutup parlemen menjadi bumerang, mendorong anggota parlemen untuk bertindak, dan ancaman Johnson bahwa mereka akan dikeluarkan dari Tories diabaikan. Kini perdana menteri itu kekurangan dukungan.
Dia dan para menterinya bersikeras bahwa mereka tidak akan mengajukan penundaan Brexit ke Uni Eropa, tetapi proses sidang di Mahkamah Agung telah menjadi pengingat bahwa bahkan perdana menteri harus mematuhi hukum.
Pembicaraan dengan Uni Eropa hingga kini juga belum membuahkan hasil.
Ketika Johnson menyampaikan bahwa perundingan dengan Uni Eropa telah mengalami beberapa kemajuan, Menteri Luar Negeri Irlandia Simon Coveney menanggapi bahwa pemerintah seharusnya bersikap jujur ke publik dan mengatakan bahwa jalan menuju ke sebuah kesepakatan masih jauh.
Meski demikian, setelah bertemu dengan Kepala Negosiator Uni Eorpa Michel Barnier pada Jumat pekan lalu, Menteri Brexit Inggris Stephen Barclay mengatakan bahwa kedua belah pihak terus bergerak maju dengan momentum yang seirama.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
