Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo optimis pendanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Tahun 2020 tuntas tepat waktu.
"Kami yakin pada saatnya nanti, pendanaan yang akan digunakan oleh Penyelenggara Pilkada, baik itu KPU maupun Bawaslu akan terpenuhi sesuai kebutuhan," kata Tjahjo dikutip dari laman resminya, Sabtu (21/9/2019).
Tjahjo menjelaskan, pendanaan terkait Pilkada 2020 yang akan diikuti oleh 270 daerah itu, telah diantisipasi sebelummya melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2020 maupun APBD perubahan tahun 2019.
"Pada umumnya 270 daerah yang akan menyelenggarakan Pilkada Tahun 2020 telah mengantisipasi penyediaan anggarannya dalam APBD, baik Perubahan APBD 2019 maupun APBD 2020," ujarnya.
Adapun daerah yang belum menyelesaikan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dikarenakan belum tuntas pembahasannya.
"Kalaupun ada daerah yang belum tandatangan NPHD, itu dikarenakan belum tuntas pembahasan antara Pemda dengan penyelenggara di daerah," tutup Tjahjo.
