Kabar24.com, JAKARTA — Pemerintah akan melakukan pembatasan menyeluruh agar kepala daerah tidak terlalu sering dinas ke Jakarta atau melakukan perjalanan ke luar negeri.
Menteri Sekretaris Negara Pratikno menyebutkan dalam rapat yang dipimpin oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla dan dihadiri oleh Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, disepakati akan dilakukan pengaturan agar bupati hingga gubernur tidak terlalu sering ke Jakarta.
"Kita akan menyinkronkan jadwal lintas kementerian. Menyinkronkan jadwal dengan daerah sehingga ketika kepala daerah datang ke Jakarta itu bisa untuk berbagai macam urusan," kata Pratikno di Kantor Wakil Presiden Selasa (13/8/2019).
Menurutnya, pola penggabungan agenda di pusat ini diharapkan meningkatkan efisiensi anggaran. Pratikno belum bersedia menyebutkan target anggaran yang dapat dihemat dari kebijakan pembatasan perjalanan ini.
Sebelumnya, Wakil Presiden Jusuf Kalla memerintahkan kementerian dan lembaga tingkat pusat untuk melakukan koordinasi sebelum mengundang pemimpin daerah ke Jakarta.
"Minta maaf menggangu saudara bupati, gubernur, sehingga tidak bekerja dengan optimal di daerah. Jadi sudah saya minta, nanti digabung-gabung [acaranya]. Jadi satu kali datang [ke Jakarta], lima acara sekaligus. Supaya biaya perjalanan bisa dihemat," kata Jusuf Kalla di JCC Jakarta, pekan lalu.
Menurutnya, seperti yang dilaporkan oleh Menteri Dalam Negeri, dalam beberapa waktu terakhir banyak sekali kegiatan yang dilakukan Kementerian Lembaga yang meminta kepala daerah datang ke Jakarta. Pola ini selaian menyita waktu kepala daerah dalam mengurus wilayahnya juga mendatangkan ketidak efisienan.
"Negara sekarang banyak defisitnya, jadi perlu dibantu untuk tidak banyak biaya perjalanan, biaya acara-acara," katanya.
Jusuf Kalla mencontohkan dirinya baru saja membuka acara Dewan Masjid Indonesia (DMI). Dalam sekali acara itu, terdapat enam kegiatan dilaksanakan sekaligus.
"Jadi gampang sekali. [Satu kali acara] beres 6 in 1. Jadi bukan hanya 3 in 1. Supaya pulang ke daerahnya bisa disambut dengan banyak piala [karena kegiatan kementerian/lembaga dilakukan serentak]," katanya.
Jusuf Kalla yang menjabat Ketua Umum Partai Golkar 2004-2009 itu menyebutkan dalam era otonomi seperti sekarang maka kepala daerah mempunyai tanggung jawab relatif besar.
"Saudara-saudara gubernur, bukan hanya sebagai terpilih mengurus daerahnya tapi juga sebagai bagian pemerintah pusat yang mengurus daerahnya," kata JK.
