Bisnis.com, JAKARTA – Penjualan mobil-mobil bermerek asal Jepang merosot di Korea Selatan pada Juli seiring dengan memburuknya perselisihan diplomatik antara kedua negara.
Data industri yang dirilis Korsel pada Senin (5/8/2019) menunjukkan penjualan Toyota Motor di Negeri Ginseng merosot 32 persen dari tahun sebelumnya, sedangkan penjualan Honda meluncur 34 persen.
“Kunjungan ke showroom menurun sementara konsumen menunda penandatanganan kontrak,” tutur seorang pejabat Honda Korea kepada Reuters.
Perwakilan untuk Honda dan Toyota di Korea Selatan tidak memberikan komentar tentang tren penjualan ini dan mengatakan perlu mencermati penyebab penurunan tersebut.
Meski manufaktur mobil masih mencermati faktor-faktor utama yang mendorong penurunan tersebut, para pelaku industri dan analis memperkirakan bahwa kampanye boikot yang intensif akan mengurangi permintaan lebih lanjut ketika ketegangan diplomatik meningkat.
Pengamat industri mengatakan sentimen publik adalah faktor di balik penurunan tajam itu.
“Publik Korea Selatan marah tentang Jepang. Mengendarai mobil Jepang di Korea akan segera menjadi hal yang tabu,” ujar profesor teknik otomotif dari Daelim University College, Kim Pil-so.
Data dari Asosiasi Importir & Distributor Mobil Korea (KAIDA) juga menunjukkan Lexus, merek impor ketiga ke Korea Selatan setelah Mercedes dan BMW, mencatat penurunan penjualan sebesar 25 persen dari bulan sebelumnya, meskipun masih naik 33 persen dari tahun sebelumnya.
Tensi antara kedua negara memanas setelah Jepang memperketat kontrol ekspor ke Korea Selatan pada Juli.
Langkah ini meningkatkan perselisihan tentang pekerja paksa di masa perang serta memicu boikot oleh konsumen-konsumen Korea Selatan atas produk dan layanan Jepang, mulai dari mobil, bir, hingga hiburan.
Pada Jumat (2/8/2019), Jepang meningkatkan ketegangan dengan berencana mengeluarkan Korea Selatan dari daftar negara yang menikmati fasilitas kontrol ekspor minimum. Keputusan itu telah disepakati oleh kabinet dan akan berlaku efektif mulai 28 Agustus 2019.
Menteri Industri Jepang Hiroshige Seko mengklaim kebijakan ini bukanlah sebuah langkah balasan maupun untuk melukai hubungan bilateral kedua negara, dan dilakukan demi mempertahankan keamanan nasional Negeri Sakura.
Para pejabat Jepang menyebutkan alasan keamanan untuk pembatasan ekspor ke Korea Selatan. Mereka juga menunjuk adanya erosi kepercayaan pascaputusan pengadilan Korsel tahun lalu.
Pengadilan Korsel memutuskan bahwa perusahaan-perusahaan Jepang perlu membayar kompensasi kepada rakyat Korea yang diwajibkan bekerja di tambang dan pabrik selama pemerintahan kolonial Jepang 1910-1945 di Semenanjung Korea.
Sementara itu, pemerintah Jepang menyatakan segala klaim telah diselesaikan oleh perjanjian 1965 dan bahwa keputusan pengadilan itu tidak sah.
