Bisnis.com, JAKARTA - Puluhan organisasi yang tergabung dalam Koalisi Organisasi Masyarakat Sipil memandang Rancangan Undang-undang Pertanahan yang ada saat ini belum layak disahkan oleh DPR.
Koalisi yang terdiri dari 43 organisasi dari berbagai daerah di Indonesia itu memandang pengesahan RUU Pertanahan harus ditunda.
"Kami juga sangat menyayangkan proses perumusan RUU oleh Panja [Panitia Kerja] Pertanahan/Komisi II DPR RI yang tidak terbuka," papar keterangan tertulis yang dirilis oleh koalisi itu pada Minggu (14/7/2019).
Koalisi meminta kepada Panja Pertahanan, termasuk fraksi dan partai politik serta pemerintah, melibatkan Koalisi Organisasi Masyarakat Sipil, pakar dan akademisi yang memiliki kompetensi dan kredibilitas di bidang pertanahan serta masyarakat yang selama ini menjadi korban konflik agraria dan perampasan tanah.
Menurut koalisi ini, RUU Pertanahan tidak akan menjawab masalah ketimpangan, konflik agraria, perampasan tanah, laju cepat konversi tanah pertanian, kerusakan ekologis akibat desakan investasi. RUU ini berpotensi menambah daftar panjang regulasi pertanahan dan UU sektoral lainnya yang saling tumpang tindih dan kontradiktif.
Koalisi merujuk pada naskah RUU Pertanahan per 22 Juni 2019 yang dihasilkan dari Rapat Panja RUU Pertanahan DPR RI. Berdasarkan naskah itu, koalisi menilai substansi RUU Pertanahan semakin jauh dari prinsip-prinsip keadilan agraria dan keadilan ekologis bagi keberlangsungan hajat hidup rakyat Indonesia.
Menurut koalisi, terdapat sejumlah masalah mendasar dalam RUU Pertanahan itu antara lain hak rakyat atas tanah dan wilayah hidup.
"RUU Pertanahan belum menjamin sepenuhnya perlindungan dan pemenuhan hak-hak petani, masyarakat adat, nelayan, perempuan, dan masyarakat miskin di pedesaan serta perkotaan atas tanah dan keberlanjutan wilayah hidupnya," papar koalisi itu.
Di samping itu, koalisi ini menilai RUU Pertanahan ini sarat kepentingan investasi dan bisnis.
"RUU ini kuat mengakomodasi kepentingan bisnis dan investasi perkebunan skala besar. Monopoli swasta, perampasan tanah, penggusuran, termasuk impunitas bagi para pengusaha perkebunan skala besar banyak diatur dalam RUU Pertanahan. Ini tercermin kuat, melalui Hak Pengelolaan instansi pemerintah dan rencana Bank Tanah," papar koalisi tersebut.
