Bisnis.com, BANDUNG — DPD Real Estate Indonesia (REI) Jawa Barat menilai tantangan pengembangan properti saat ini terkendala ketidak pastian terkait anggaran subsidi Rumah Sederhana (RSH) dan tumpang tindihnya paket kebijakan dari pemerintah yang menyebabkan anomali pada aspek pembiayaan.
Ketua DPD REI Jawa Barat, Joko Suranto mengatakan, hal itu yang ditenggarai menjadikan iklim bisnis tidak menentu di kalangan pengusaha properti.
Padahal, angka kebutuhan masyarakat (backlog) terhadap perumahan di Jawa Barat saat ini mencapai angka 4,5 juta rumah. Hanya saja, kemampuan masyarakat membeli rumah sebagian terkendala oleh paket kebijakan pemangku kepentingan yang kontradiktif.
Ia menyontohkan, kebijakan Giro Wajib Minimum (GMW) 20% yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia untuk mempermudah kepemilikan rumah oleh masyarakat. Namun di sisi lain, perbankan mengeluarkan kebijakan PSAK 211 dimana pencadangan 100% tanpa harus dikurangi nilai jaminan.
“Itu akan membuat perbankan ketat, dengan adanya PSAK itu sepetinya akan bertentangan [dengan GWM], seperti anomali,” ungkapnya.
Oleh karenanya, ia mendorong pemerintah untuk mendukung kemudahan masyarakat untuk memiliki rumah.
Sementara itu, Kepala OJK Kantor Regional 2 Jabar Triana Gunawan mengatakan, meskipun bisnis properti terus menghadapi tantangan, namun peluang sektor ini masih sangat terbuka lebar.
Hanya saja, para pengembang harus mulai mau untuk melakukan terobosan-terobosan untuk memicu minat masyarakat membeli rumah.
“Harus mulai menyesuaikan, apalagi sekarang generasi milenial sudah menjadi konsumen, yang harus disuguhkan hal berbeda,” jelasnya.
