Integrasi perlu dibangun di kawasan terpencil dan terluar sehingga ekonomi daerah dapat menggeliat dan mendorong peningkatan kesejahteraan penduduk seperti nelayan di wilayah tersebut. Sadeng dapat menjadi percontohan pengembangan wilayah terpencil dan peningkatan kesejahteraan nelayan khususnya nelayan kecil (small scale fisheries).
Pengembangan wilayah terpencil dan terluar merupakan tantangan bagi pembangunan negara kepulauan seperti Indonesia. Banyaknya wilayah terpencil menyulitkan pembangunan sosial ekonomi yang lebih merata. Keterbatasan anggaran pemerintah juga menyebabkan proses pembangunan wilayah terpencil dan terluar terhambat.
Diperlukan terobosan dalam pembangunan wilayah terpencil dan terluar tersebut. Ini diperlukan untuk mengatasi ketertinggalan di wilayah terpencil dan terluar. Masyarakat di wilayah tersebut harus merasakan pemerataan kue pembangunan nasional.
Di dalam tulisan Reaktualisasi Poros Maritim (Bisnis Indonesia, 18/5), penulis menyebutkan bahwa untuk mendorong pengembangan wilayah terpencil dan terluar diperlukan integrasi berbagai unsur dari hulu ke hilir. Integrasi harus dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), koperasi hingga perusahaan swasta nasional. Integrasi tersebut diperlukan untuk mempercepat proses pemerataan pembangunan di wilayah terpencil.
Pemerintah perlu segera membuat proyek percontohan di beberapa wilayah terpencil yang memiliki potensi ekonomi yang tinggi. Keberhasilan proyek percontohan tersebut akan mendorong wilayah lain melakukan duplikasi proyek tersebut.
Salah satu daerah yang cocok menjadi proyek percontohan adalah pelabuhan perikanan pantai (PPP) Sadeng, Desa Songbanyu, Kecamatan Girisubo, Kabupaten Gunung Kidul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Pantai Sadeng merupakan pantai paling timur dari Provinsi DIY berbatasan dengan Kabupaten Pacitan, Jawa Timur. Pantai tersebut terletak di teluk dan merupakan wilayah pesisir yang memiliki potensi perikanan yang luar biasa.
Letak geografis PPP Sadeng terletak pada koordinat 110o52’32’’ BT dan 8o12’30’’ LS. Pelabuhan Perikanan Sadeng dibangun di atas tanah milik Kasultanan Yogyakarta atau tanah SG seluas 50.000 m2 (pipp.djpt.kkp.go.id). Salah satu hasil tangkapan nelayan di wilayah tersebut adalah tuna (Thunnus sp), spesies ikan dengan nilai ekonomi tertinggi di dunia.
Sadeng menghadap langsung ke Samudra Hindia yang menjadi wilayah ruaya/perlintasan ikan tuna termasuk sub-spesies dengan nilai ekonomi tertinggi yaitu tuna sirip biru selatan atau Southern Bluefin Tuna. Rekor dunia untuk satu ekor ikan tuna sirip biru selatan adalah US$3,1 juta (333,6 juta yen) atau setara hampir Rp45 miliar. Rekor tersebut dicetak pada pelelangan di Pasar Ikan Toyosu, Tokyo, Jepang pada 5 Januari 2019 (World Record Academy: 2019).
Meskipun potensi tangkapan nelayan di Sadeng sangat bagus, tetapi akses distribusi dan ketersediaan sarana penunjang menjadi persoalan utama. Kondisi tersebut menyebabkan kesejahteraan nelayan di daerah tersebut masih terbatas.
Pengembangan infrastruktur jalan di wilayah yang berbukit tersebut sulit untuk dikembangkan lebih lanjut. Jalur kereta api tidak memungkinkan untuk dibangun karena bentuk permukaan bumi di wilayah Gunung Kidul yang berupa perbukitan karst dengan kontur yang naik turun. Pembangunan pelabuhan memerlukan biaya tinggi mengingat sulitnya akses distribusi bahan bangunan untuk masuk ke wilayah tersebut.
Diperlukan terobosan dalam akses untuk mengangkut tuna dari Sadeng. Beroperasinya bandara baru Yogyakarta International Airport (YIA) di Kabupaten Kulon Progo, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi secercah harapan bagi pengembangan pelabuhan perikanan tradisional Sadeng. Keberadaan bandara tersebut dibutuhkan untuk mendorong distribusi dari tuna yang didaratkan di PPP Sadeng.
Sebagaimana diketahui, ikan merupakan komoditas yang nilai ekonomi tertingginya justru dalam keadaan hidup atau segar. Khusus untuk ikan tuna, harga tertinggi adalah pada grade A, di mana spesies tersebut umumnya dikonsumsi untuk sushi atau sashimi. Diperlukan penguatan distribusi untuk menjaga mutu dan kualitas dari tuna.
Sistem rantai dingin (cold chain sytem) menjadi kata kunci untuk menjaga mutu dan kualitasnya. Sistem rantai dingin tersebut tidak dapat berfungsi apabila dalam salah satu mata rantainya terdapat kendala. Terobosan untuk distribusi tuna di Sadeng harus dilakukan melalui integrasi antara berbagai moda transportasi dengan dukungan listrik yang memadai.
Meskipun pembangunan pelabuhan sulit dilakukan, Sadeng tetap membutuhkan tempat penampungan ikan dengan pendingin yang bagus. Dukungan listrik diperlukan untuk membangun ruang pendingin/penampung atau cold storage.
TANTANGAN UTAMA
Kendala transportasi, energi, dan infrastruktur merupakan tantangan utama daerah terpencil (Notohamijoyo: 2019). Oleh karena itu integrasi moda transportasi dan cold storage perlu direalisasikan. Di dalam proses integrasi tersebut perlu dilibatkan kapal nelayan, dermaga apung, pesawat amfibi, dan pesawat kargo. Keberhasilan integrasi tersebut akan mendorong penguatan distribusi tuna dari Sadeng hingga pasar domestik dan ekspor.
Dermaga apung sangat diperlukan oleh daerah terpencil untuk mengatasi minimnya dukungan infrastruktur sarana dermaga atau pelabuhan di wilayah tersebut. Penduduk yang tinggal di wilayah tersebut perlu mendapatkan dukungan fasilitas dermaga apung dari pemerintah. Hal ini diperlukan untuk mendukung kerja pesawat amfibi.
Saat pesawat amfibi mendarat di pantai Sadeng, masyarakat melakukan pemindahan ikan tuna hasil tangkapan dari cold storage ke dalam pesawat. Setelah pemuatan selesai, pesawat amfibi segera berangkat ke bandara YIA di Kulon Progo. Bandara tersebut menjadi hub perikanan tuna dari Sadeng.
Di bandara tersebut juga harus dibangun cold storage untuk menampung ikan tuna sebelum dikirimkan ke pasar domestik maupun luar negeri. Di kawasan bandara baru tersebut juga dapat dibangun pabrik untuk pengolahan ikan tuna sebagai sentra pengolahan produk perikanan.
Proyek percontohan integrasi ini lebih optimal jika dilakukan di Provinsi DIY yang memiliki keunggulan dibandingkan dengan daerah lain. Faktor keistimewaan DIY sebagaimana UU No. 13/2012 tentang Keistimewaan DIY memudahkan gubernur membentuk atau menunjuk BUMD untuk melakukan integrasi yang dibutuhkan dalam pengelolaan bisnis perikanan tuna secara berkelanjutan. Provinsi tersebut diuntungkan karena keberlanjutan proyek percontohan lebih terjaga. Hal tersebut dikarenakan tidak adanya peralihan pimpinan setiap 5 tahun melalui Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) seperti daerah lain.
Integrasi seperti itulah yang perlu dibangun di kawasan terpencil dan terluar sehingga ekonomi daerah dapat menggeliat dan mendorong peningkatan kesejahteraan penduduk seperti nelayan di wilayah tersebut. Sadeng dapat menjadi percontohan pengembangan wilayah terpencil dan peningkatan kesejahteraan nelayan khususnya nelayan kecil (small scale fisheries).
Hal tersebut juga menjadi wujud dukungan pemerintah terhadap nelayan sebagaimana amanat UU No.7/2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam. Sebagai negara kepulauan, kesejahteraan nelayan khususnya nelayan kecil wajib menjadi target pencapaian pembangunan kemaritiman Pemerintah Indonesia.
Andre Notohamijoyo, Analis Kebijakan Kementerian Kelautan & Perikanan
