Sidang MK : Kuasa Hukum Prabowo Sebut Pemerintahan Jokowi Otoriter

Anggota Tim Hukum Paslon 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Teuku Nasrullah, menilai pemerintahan Jokowi bergaya otoriter Orde Baru. Untuk memperkuat argumennya, dia mengutip pengamat asing asal Australia.
Feni Freycinetia Fitriani
Feni Freycinetia Fitriani - Bisnis.com 14 Juni 2019  |  14:48 WIB
Sidang MK : Kuasa Hukum Prabowo Sebut Pemerintahan Jokowi Otoriter
Suasana sidang perdana Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (Pemilu) (PHPU) sengketa Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Jumat (14/6). Agenda persidangan kali ini adalah pembacaan materi gugatan dari pemohon./JIBI - Bisnis/Felix Jody Kinarwan

Bisnis.com, JAKARTA - Anggota Tim Hukum Paslon 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Teuku Nasrullah, menilai pemerintahan Jokowi bergaya otoriter Orde Baru. Untuk memperkuat argumennya, dia mengutip pengamat asing asal Australia.

"Gaya otoriter Orde Baru. Lebih jauh, potensi kecurangan pemilu yang dilakukan presiden petahana akan lebih kuat terjadi kalau karakteristik pemerintahan yang dibangunnya adalah pemerintahan yang cenderung otoriter, yang untuk di Indonesia salah satu contohnya adalah di era Orde Baru," katanya saat membacakan gugatan di gedung MK, Jumat (14/6/2019).

Dia juga menyisipkan referensi akademis dari salah seorang profesor bidang politik asal Australia bernama Tim Lindsey. Tim merupakan Guru Besar Hukum dan Indonesianis dari Melbourne University of Law School.

Dia menuturkan Tim Lindsey melihat cara memerintah Presiden Joko Widodo, telah muncul pendapat bahwa pemerintahannya adalah Neo-Orde Baru, dengan korupsi yang masih masif dan pemerintahan yang represif kepada masyarakat sipil sebagai cirinya.

Dalam artikelnya berjudul, “Jokowi in Indonesia’s ‘Neo-New Order’", Profesor Tim berpendapat dengan pengaturan sistem politik yang masih buruk.

"Maka pemenang pemilu akan cenderung bertindak koruptif untuk mengembalikan biaya politiknya yang sangat mahal," ujar Teuku mengutip ucapan Tim Lindsey.

Beberapa sifat otoritarian yang muncul dalam pemerintahan Jokowi dianggap adalah pola Orde Baru, seperti tindakan represif kepada kelompok masyarakat yang kritis dan para aktivis antikorupsi.

Lebih jauh, dia mengatakan Profesor Tim berpandangan, untuk menyenangkan kelompok pemodal (oligarki) Jokowi akan mengambil langkah keras kepada kelompok Islam, pilihan kebijakan yang akan membatasi kebebasan berpendapat, dan membuatnya berhadapan dengan kelompok masyarakat sipil.

Sejalan dengan pandangan bahwa pemerintahan Presiden Joko Widodo mempunyai gaya pendekatan otoritarian seperti Orde Baru adalah pendapat dari Tom Power.

Tom merupakan Kandidat Doktor dari Australian National University, yang risetnya terkait dengan politik di Indonesia, termasuk gaya pemerintahan Joko Widodo.

Dalam makalahnya di Konferensi tahunan “Indonesia Update” di Canberra, Australia, pada September 2018,14 Tom Power menyoroti bahwa hukum kembali digunakan oleh pemerintahan Jokowi untuk menyerang dan melemahkan lawan politik.

"Proteksi hukum juga ditawarkan sebagai barter kepada politisi yang mempunyai masalah hukum," jelas Teuku.

Hal lain, menguatnya lagi pemikiran dwi fungsi militer. Hal-hal tersebut bagi Tom Power adalah beberapa karakteristik otoritarian Orde Baru yang diadopsi oleh pemerintahan Jokowi.

Lebih lanjut, Tim Pengacara Prabowo-Sandi menuliskan mengenali karakteristik pemerintahan Jokowi yang mirip Orde Baru sekaligus menjelaskan bagaimana modus kecurangan pemilu di era otoritarian tersebut juga dilakukan oleh Paslon 01 yang juga Presiden Petahana Jokowi, yaitu strategi pengerahan ABG yang di era Orde Baru  adalah poros ABRI – Birokrasi – Golkar.

"Modus itu di era pemerintahan Jokowi bereinkarnasi menjadi tiga poros pemenangan, yaitu Aparat – Birokrasi - BUMN – Partai Koalisi," ungkapnya.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
mahkamah konstitusi, Sidang MK

Editor : Akhirul Anwar

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top