Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah dan aparat mengklaim kondisi keamanan di Jakarta dan Indonesia terkendali menjelang sidang gugatan Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK) besok Jumat (14/6/2019). Klaim tersebut dianggap raisonal.
Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno menyebutkan ada 2 indikasi yang membuat klaim tersebut masuk akal. Pertama, adanya pernyataan calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto yang meminta pendukungnya tidak berduyun-duyun datang ke Mahkamah Konstitusi (MK).
"Cukup tunggu hasil MK dengan lapang dada tanpa kegaduhan apapun," kata Adi kepada Bisnis.com, Kamis (13/6/2019).
Indikator kedua, sudah adanya beberapa dalang kerusuhan 21 dan 22 Mei 2019 yang ditangkap polisi hingga saat ini. Hal itu dinilai kemungkinan kecil akan terjadi pengerahan massa ketika sidang gugatan Pilpres di MK berlangsung.
Adi mengatakan bahwa kalau pun ada demonstrasi yang terjadi, maka besar kemungkinan aksi itu dilakukan untuk mendukung MK agar tetap profesional dalam bekerja.
"Situasi aman tekendali karena semua aktor politik menghendaki tak ada pengerahan massa. Semua proses sengketa sedang berlangsung di MK," katanya.
Baca Juga
Tahapan sidang gugatan sengketa Pilpres 2019 akan mulai dilakukan, Jumat (14/6). Sidang pemeriksaan pendahuluan serta penyerahan perbaikan jawaban dan keterangan oleh MK akan berlangsung hari itu.
Sidang dilanjutkan pada 17-24 Juni 2019. Kemudian Hakim MK akan menggelar rapat permusyawaratan pada 25-27 Juni 2019.
Keputusan gugatan sengketa Pilpres 2019 akan diumumkan maksimal 28 Juni, dan salinan putusan serta pemuatan hasil sidang di laman resmi dilakukan hingga 2 Juli 2019.
Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu dalam konferensi pers di Kementerian Pertahanan (Kemenhan), Jakarta, Rabu (12/6/2019) menyebut keamanan ibu kota dan Indonesia saat ini dalam kondisi baik.
“Mungkin nanti tanggal berapa saya akan bicara lagi, yang tegas gitu. Kami tidak ingin polisi ini rusak, kami tidak ingin tentara ini rusak, karena mereka ini adalah yang menjaga persatuan dan kesatuan republik ini,” ujarnya.
Sementara Prabowo sudah meminta pendukungnya tidak hadir di sekitar MK saat proses sidang sengketa berlangsung. Dia mengatakan, ada delegasi untuk mendampingi tim hukum. Akan tetapi pendampingan tidak perlu berbondong-bondong dengan massa untuk menghindari fitnah dan provokator.
"Kalau anda mendukung Prabowo-Sandiaga, mohon tidak perlu hadir di sekitar MK," kata Prabowo dalam sebuah rekaman video yang beredar di Jakarta, Selasa (11/6).
Menurut dia, pihaknya percaya pada hakim MK dan apapun keputusannya harus disikapi dengan dewasa, tenang, berpikir untuk kepentingan bangsa dan negara.
"Kami mohon anda percaya pada kami akan berbuat untuk bangsa dan negara. Kami selalu pikirkan yang terbaik untuk kepentingan rakyat," katanya.
