Bisnis.com, CIANJUR - Warga dinilai tidak terprovokasi menjelang pelaksanaan sidang sengketa pemilihan presiden 2019 di Mahkamah Konstitusi.
Harapan itu disampaikan Plt Bupati Cianjur, Jawa Barat, Herman Suherman terkait pelaksanaan sidang sengketa Pilpres 2019 di MK.
Bahkan kata Herman, pihaknya melarang dan meminta warga untuk menolak berbagai ajakan dari manapun untuk melakukan aksi unjuk rasa atau aksi lainnya selama persidangan dilakukan.
"Melalui akhlakul karimah, kita harus menunjukkan bahwa Cianjur yang dikenal sebagai Kota Santri antikekerasan. Cianjur dikenal daerah yang warganya ramah, mari kita tunjukakn Cianjur kondusif dan menolak segala bentuk kekerasan," kata Herman di Cianjur, Rabu (12/6/2019).
Ia menjelaskan proses penyelesaian sengketa pilpres diharapkan tidak ada pengumpulan massa yang menjurus pada tindak kekerasan seperti yang terjadi beberapa waktu lalu di Jakarta.
"Warga harus bijak dalam mengambil sikap dan tidak mudah terprovokasi. Kita harus percayakan proses sengketa tersebut ke MK sebagai lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia," kata Herman.
Herman menegaskan, bersikap bijaksana dalam menyikapi jalannya proses persidangan sengketa pilpres di MK hingga tuntas tanpa terpancing hal yang tidak jelas.
"Jagalah kedamaian dan tolak keras segala upaya anarkis demi ketentraman bangsa ini. Mari kita jaga kedamaian. Kita tunjukkan Cianjur ini aman, tentram dan sejahtera," kata Herman.
