Filipina Serang Balik Pakar HAM PBB Terkait Kontroversi Perang Melawan Narkoba

Bisnis.com, JAKARTA -- Pemerintah Filipina menyebut laporan pakar Hak Asasi Manusia (HAM) PBB atas serangkaian pembunuhan terkait perang melawan narkoba sebagai sesuatu yang bias dan gangguan yang tidak dapat diterima.
 
"Langkah 11 pelapor khusus PBB dalam menyebut fakta yang salah dan bias, dicemari dengan tuduhan jahat melawan otoritas hukum, merupakan sebuah gangguan yang tidak dapat diterima oleh kedaulatan kami," tegas Juru Bicara Kepresidenan Filipina Salvador Panelo, seperti dilansir Reuters, Sabtu (8/6/2019).
 
Dia melanjutkan para pakar PBB itu menyampaikan sebuah tuduhan yang diangkat dari informasi yang salah. Para pakar HAM PBB itu digambarkan sebagai pengusung propaganda asing yang menggunakan topeng pelindung HAM.
 
Panelo menyatakan pihak-pihak yang menentang kampanye anti narkoba dan rekam jejak HAM Presiden Rodrigo Duterte sudah ditolak oleh warga Filipina. Secara umum, dia merujuk kepada pihak oposisi Filipina yang tidak mendapatkan satu kursi pun di Senat pada Pemilu sela, Mei 2019.
 
"Para pelapor khusus ini seharusnya sudah menyadari bahwa mereka, yang mempercayai advokasi bohong dari orang-orang yang tak lolos dalam Pemilu, telah menerima kehancuran yang sama," tambahnya.
 
Pemerintahan Duterte mengklaim lebih dari 5.000 terduga bandar narkoba yang dibunuh polisi dalam operasi anti narkoba sebelumnya terlebih dulu melakukan perlawanan.
 
Pada Jumat (7/6), 11 pakar HAM independen mendorong dibukanya penyelidikan internasional atas serangkaian pembunuhan terkait pemberantasan narkoba di Filipina. Mereka menuding Duterte mengintimidasi aktivis dan hakim Mahkamah Agung (MA), melecehkan perempuan, serta menginisiasi kekerasan terhadap terduga pengguna narkoba dan pihak lainnya. 
 
"Kami telah merekam banyak sekali kematian yang antara lain dilakukan oleh polisi dalam konteks perang melawan narkoba, serta pembunuhan atas sejumlah aktivis HAM," papar para ahli dalam keterangan resmi bersama yang disampaikan di Jenewa, Swiss.
 
Mereka menilai Pemerintah Filipina tidak menunjukkan indikasi akan memenuhi kewajiban untuk melakukan investigasi menyeluruh atas kasus-kasus tersebut.
 
Duterte terpilih menjadi Presiden Filipina pada 2016. Pemberantasan narkoba dan kriminalitas termasuk dalam janji utamanya ketika kampanye.