Maduro Usulkan Pemilu Lebih Awal

Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Venezuela Nicolas Maduro mengusulkan pemilu lebih awal untuk Majelis Nasional yang dipimpin oleh pemimpin oposisi Juan Guaido.

Majelis Nasional merupakan satu-satunya lembaga yang diakui secara demokratis dan sah oleh sebagian besar negara-negara Barat.

Kelompok oposisi memenangkan mayoritas di Majelis Nasional pada Pemilu 2015, sedangkan pemilihan anggota Kongres dijadwalkan terlaksana pada akhir 2020. 

Maduro tidak memberikan tanggal yang pasti untuk pemilihan awal. Dia sebelumnya hanya mengatakan akan melaksanakan pemilu lebih awal.

Dalam pidatonya di rapat umum pro-pemerintah, Maduro mengatakan bahwa pihaknya akan melegitimasi Majelis Nasional sebagai satu-satunya lembaga yang belum dilegitimasi dalam lima tahun terakhir.

Pada Januari lalu Guaido meminta konstitusi negara itu untuk menyatakan dirinya sebagai presiden dan mengatakan pemilihan kembali Maduro pada 2018 tidak sah.

Amerika Serikat dan sebagian besar negara barat mengakui Guaido sebagai pemimpin negara, sementara Maduro mendapatkan dukungan dari Rusia, China dan Kuba, serta lembaga-lembaga negara Venezuela, termasuk militer.

Maduro menuduh Guaido melakukan kudeta yang didukung AS terhadap pemerintahan sosialisnya dan mengatakan dia akan terus menegakkan keadilan.

"Kami akan mengukur diri sendiri secara elektoral ... kami akan mengedepankan pemilihan Majelis Nasional," kata Maduro kepada kerumunan pendukung baju merah seperti dikutip Aljazeera.com, Selasa (21/5/2019).

Sementara itu, Presiden Donald Trump dan pembantu seniornya belum mengesampingkan pilihan aksi militer di negara Amerika Selatan yang dilanda krisis tersebut. Dia berulang kali mengatakan bahwa "semua opsi ada di meja".

Tetapi Washington menjelaskan bahwa pihaknya memilih untuk terus memberikan tekanan ekonomi dan diplomatik untuk mengusir Maduro. Banyak ahli mengatakan penggunaan kekuatan militer AS tidak mungkin dilakukan.

Jutaan orang telah meninggalkan Venezuela dalam beberapa tahun terakhir, melarikan diri dari hiperinflasi, pengangguran, dan kekurangan makanan dan obat-obatan akibat krisis pemerintahan.