Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Mobilisasi Demo KPU 22 Mei Berbasis Tur Wisata, TKN Anggap Tak Etis

Direktur Komunikasi Politik TKN Jokowi-Ma'ruf Usman Kansong menyebut bahwa memperdagangkan mobilisasi massa merupakan tindakan yang tak etis.
Konferensi Pers Tim Kampanye Nasional Joko Widodo-Ma'ruf Amin sebelum pemungutan suara pemilu 2019, Selasa (16/4/2019)/JIBI/Bisnis-Lalu Rahadian
Konferensi Pers Tim Kampanye Nasional Joko Widodo-Ma'ruf Amin sebelum pemungutan suara pemilu 2019, Selasa (16/4/2019)/JIBI/Bisnis-Lalu Rahadian

Bisnis.com, JAKARTA — Direktur Komunikasi Politik Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf Usman Kansong menyatakan bahwa memperdagangkan mobilisasi massa merupakan tindakan yang tak etis.

Oleh sebab itu, dia berharap wacana adanya bisnis mobilisasi people power bertajuk "Tur Jihad Jakarta" tidak benar-benar terjadi.

"Karena itu membisniskan politik, membisniskan unjuk rasa, membisniskan pengerahan massa, membisniskan people power. Saya kira ini sesuatu yang tidak etis," ungkap Usman ketika ditemui di Posko Cemara TKN Jokowi-Ma'ruf, Sabtu (18/5/2019).

Dia melanjutkan wacana tersebut bahkan termasuk membisniskan agama karena menyebut istilah agama seperti jihad. Hal itu dipandangnya tak sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat Indonesia.

Usman mengatakan TKN lebih memilih mengikuti arahan aparat keamanan agar tidak perlu ada pergerakan menggunakan massa berlebihan, baik untuk aksi protes maupun perayaan kemenangan. Terlebih, ada tanda-tanda kerumunan tersebut akan dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu untuk mengacaukan stabilitas keamanan, seperti terorisme dan pemicu konflik.

Sebelumnya, beredar pesan di WhatsApp yang berisi penawaran bertajuk "Tur Jihad Jakarta", di mana penyelenggara menawarkan paket selama 5 hari mengikuti tur di ibu kota. Para peserta akan berangkat dari Surabaya dan dijadwalkan berada di Jakarta pada 22 Mei 2019, yakni tanggal di mana Komisi Pemilihan Umum (KPU) dijadwalkan menyampaikan hasil Pemilu 2019.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto juga telah mengimbau agar masyarakat fokus menjalankan ibadah puasa di tempat masing-masing tanpa harus ikut berdemonstrasi ke Jakarta.

"Ini kan mengimbau. Kan ke Jakarta juga ngapain? Kalau ke Jakarta ramai-ramai, ribut-ribut di KPU, ini kan melanggar hukum nanti. Makanya tetap di daerah masing-masing, jangan terpengaruh ajakan itu," ujarnya, Jumat (17/5).

Wiranto menambahkan jika aksi unjuk rasa dilakukan dengan cara-cara yang konstitusional dan mengikuti hukum yang berlaku, maka hal itu tidak menjadi masalah. Tetapi, aksi itu diharapkan tidak menimbulkan akibat buruk atau konflik di masyarakat.


Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Aziz Rahardyan
Editor : Annisa Margrit

Topik

Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper