Bisnis.com, JAKARTA - Amerika Serikat dan China gagal mencapai kesepakatan perdagangan setelah Washington menuntut janji perubahan konkret terhadap undang-undang China, sedangkan pihak Beijing menyatakan tidak akan mau menelan "buah pahit" yang merugikan kepentingannya.
Perang dagang antara dua ekonomi utama dunia itu memanas mulai Jumat setelah AS menaikkan tarif produk impor Chia senilai US$200 miliar.
Langkah itu diambil menyusul pernyataan Presiden Donald Trump bahwa Beijing telah 'melanggar kesepakatan' dengan mengingkari komitmen sebelumnya yang dibuat selama negosiasi berbulan-bulan.
Penasihat ekonomi Gedung Putih, Larry Kudlow mengatakan kepada Fox News kemarin bahwa Amerika Serikat menuntut China menyetujui ketentuan penegakan hukum yang "sangat kuat" untuk kesepakatan akhir.
Selain itu dia menyebutkan bahwa yang menjadi masalah adalah keengganan Beijing untuk menempatkan perubahan yang disepakati ke dalam undang-undang negara itu.
Dia memastikan tarif akan tetap berlaku sementara negosiasi berlanjut. Akan tetapi, Beijing tetap menantang.
Baca Juga
"China tidak akan kehilangan kehormaan negara itu dan tidak seorang pun akan mengharapkan China menelan buah pahit yang membahayakan kepentingan pokok negaranya,” tulis sebuah komentar yang diterbitkan harian milik partai berkuasa, People's Daily seperti dikutip Reuters, Senin (13/5/2019).
Disebutkan bahwa pintu Beijing selalu terbuka untuk pembicaraan tetapi tidak akan membahas isu-isu penting yang strategis.
Kudlow mengatakan ada "kemungkinan kuat" bahwa Trump akan bertemu dengan Presiden China Xi Jinping pada pertemuan puncak G20 di Jepang pada akhir Juni. Sampai pekan lalu, masih ada harapan Trump dan Xi akan menandatangani kesepakatan perdagangan di KTT.
Akan tetapi, pembicaraan perdagangan mengalami kemunduran besar pekan lalu ketika Cina mengusulkan revisi besar-besaran terhadap rancangan perjanjian.
Mereka ingin menghapus komitmen sebelumnya bahwa undang-undang China akan diubah untuk memberlakukan kebijakan baru tentang masalah perdagangan mulai dari perlindungan kekayaan intelektual hingga transfer teknologi.
“Kami ingin melihat koreksi ini dalam perjanjian yang dikodifikasikan oleh hukum di China, bukan hanya pengumuman Dewan Negara. Kita perlu melihat sesuatu yang lebih jelas. Kami harus tetap mengenakan tarif, ”kata Kudlow.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
