Bisnis.com, JAKARTA—Untuk menghindari ketidakpercayaan publik terhadap proses dan penyelenggaraan pemilu perlu dilakukan penggantian para petugas di tingkat jajaran komisioner Komisi Pemilihan Umum.
Demikian dikemukakan Direktur Eksekutif Gerakan Indonesia Bersih (GIB) Adhie Massardi dalam forum diskusi bertajuk “Membongkar Modus Operandi Kecurangan Pilpres”, Kamis (9/5/2019).
Adhie Massardi menjadi pembicara bersama pengamat politik dari Universitas Paramadina Herdi Sahrasad serta praktisi media Arief Gunawan.
Menurut mantan juru bicara Presiden RI Abdurahman Wahid itu, perombakan diperlukan mengingat jajaran pejabat KPU tidak profesional dalam menyelenggarakan Pemilu Serentak 2019. Ketidakprofesionalan itu terlihat dari terjadinya beberapa kesalahan. Adhie mencontohkan kesalahan dalam pemasukan data suara ke website penghitungan nyata (real count).
“Hal-hal tersebut membuat KPU kehilangan kepercayaan dari sebagian masyarakat sehingga saya menganjurkan agar jajaran KPU, khususnya di tingkat komisioner diganti,” ujar Adhie.
Adhie mengatakan beberapa kesalahan KPU juga terjadi sebelum hari pencoblosan terutama dalam kasus daftar pemilih tetap (DPT) bermasalah. Akibatnya, sistem penghitungan suara di tingkat akhir (Situng) juga bermasalah, lanjut Adhie.
Adhie Massardi mengatakan untuk penggantian komisioner tidak perlu repot-repot mencari orang baru. Beberapa kandidat komisioner yang pernah menjalani uji kelayakan dan kepatutan bisa diaktifkan kembali.
"Yang saya tahu, cara untuk mengembalikan kepercayaan kepada KPU itu, ya ganti saja orangnya, sebagian atau seluruhnya. Ya kan masih ada tuh sisa kemarin yang di-fit and proper test, itu aja masuk jadi pengganti. Tapi kalau ada solusi lain ya silakan saja," kata Adhie.
Sementara itu, Herdi Syahrazad menyatakan prihatin dengan kian hilangnya kepercayaan publik terhadap proses dan hasil pemilu.
Akibat ketidakpercayaan publik tersebut banyak masyarakat yang menyampaikan aspirasinya ke KPU agar berbagai bentuk kecurangan tersebut diusut.
Menurut Herdi, kalau legitimasi pemerintah yang dihasilkan dari sebuah pemilu lemah maka rakyat akan membayar mahal atas kondisi itu. Apalagi pemerintah terkesan defensif atas berbagai tuntutan masyarakat dan aktivis terkait dugaan kecurangan pemilu.
“Saya khawatir menjelang tanggal 22 Mei nanti, saat pengumuman resmi hasil pemilu, akan ada penangkapan-penagkapan lagi atas sejumlah aktivis,” ujar Herdi.
