Bisnis.com, JAKARTA--Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Ferdinand Hutahaean angkat bicara soal rencana Menko Polhukam Wiranto membentuk Tim Hukum Nasional untuk mengkaji setiap ucapan, tindakan, sampai pemikiran para tokoh-tokoh yang dianggap menyimpang dari ketentuan hukum.
Menurutnya, jika rencana itu direalisasikan maka pemerintah semakin menutup salah satu hak asasi manusia, yaitu kebebasan berpendapat.
"Saya harus menyatakan bahwa pemerintah ini semakin represif, semakin membungkam kebebasan berpendapat, semakin membelenggu kemerdekaan rakyat dalam berpikir dan berbicara. Tidak sepatutnya rezim seperti ini memerintah di sebuah negara demokrasi dan sebuah negara hukum," katanya seperti dikutip dalam siaran pers, Selasa (7/5/2019).
Dia menuturkan konsekuensi dari negara hukum dan menganut demokrasi adalah adanya kebebasan berpendapat atau menyatakan pikiran dan kebebasan untuk berserikat.
Menurutnya, ide Wiranro justru mirip dengan gaya komunis di China yang mengontrol semua kehidupan sosial masyarakat, termasuk kebebasan berpendapat di media massa dan media sosial.
"Hal yang disampaikan Menkopolhukam kemarin, saya pikir kita memasuki sebuah era yang lebih kejam dari pada era Orde Baru," ungkapnya.
Dia menegaskan Wiranto sebaiknya menghentikan ini, membatalkan niatnya untuk mengontrol kehidupan sosial masyarakat, memberangus pemikiran-pemikiran masyarakat dan membelenggu kebebasan berpendapat masyarakat.
Pasalnya, Indonesia adalah negara hukum yang menganut demokrasi. Karena itun hal-hal seperti ini tidak boleh ada di Indonesia.
Politisi Partai Demokrat tersebut bahkan menyarankan agar Wiranto lebih banyak belajar tentang hukum dan demokrasi.
"Apa itu arti sebuah kebebasan berpendapat, kebebasan berserikat yang diatur dalam konstitusi supaya bangsa ini tidak kemudian menjadi bangsa yang menyimpang dari konstitusi," ucapnya.
