Bisnis.com, JAKARTA - Ketua DPR RI Bambang Soesatyo atau Bamasoet mengingatkan bahwa pemindahan Ibu Kota negara bukan hanya untuk menghidupkan ekonomi wilayah di sekitarnya, namun hal terpenting adalah tidak menimbulkan konflik antara warga yang sudah lama bermukim dengan pendatang baru.
“Masalah gesekan sosial seperti inilah yang sangat patut diwaspadai. Berbeda dengan masalah geologi, ekonomi, maupun pembangunan, masalah sosial adalah hal yang sangat fundamental untuk diwaspadai,” ujarnya dalam keterangannya kepada wartawan Selasa (7/5/2019).
Bambang mengatakan bahwa pemindahan Ibu Kota sangat berkaitan dengan perilaku manusia. Karena itu sosialisasi dengan pendekatan kebudayaan sangat penting untuk dilakukan.
Bambang berharap pemindahan Ibu Kota negara tidak hanya mengembangkan wilayah baru, namun juga harus kian menyolidkan rasa persaudaraan sesama anak bangsa.
Politisi Golkar itu menyatakan mendukung rencana pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke luar Pulau Jawa. Hanya saja pemindahan ibu kota harus dilakukan dengan kajian matang dan tidak membebani anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).
Dia mengatakan bahwa hasil kajian pemindahan ibu kota negara yang telah dirumuskan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional akan dibahas secara mendalam dalam rapat kerja dengan berbagai komisi di DPR RI.
Baca Juga
"Rabu, 8 Mei 2019 nanti DPR RI akan kembali membuka masa persidangan. Rencana pemindahan ibu kota negara harus dibahas secara komprehensif dalam rapat kerja pemerintah dengan komisi terkait di DPR,” katanya.
Bambang berharap antara DPR dan Pemerintah bisa saling mengoreksi dan memberikan masukan. Selain itu, juga akan dibahas Undang-Undang Daerah Khusus Ibu Kota, yang saat ini dimiliki oleh Jakarta.
Jika jadi dipindah, undang-undang tersebut akan mengalami penyesuaian terhadap daerah baru yang dijadikan ibu kota negara," katanya.
Keseriusan pemerintahan Presiden Joko Widodo memindahkan Ibu Kota Negara patut diberikan apresiasi, katanya. Hal itu membuktikan bahwa Presiden Joko Widodo tidak ingin pertumbuhan pembangunan hanya dipusatkan di Pulau Jawa saja.
